DPRD dan Pemda Flotim Padukan Dua Agenda Paripurna dalam Sehari

Setwan Dok; Pimpinan&Anggota DPRD bersama Pemda Flotim tengah mengikuti Rapat Paripurna XII dan XIII)

Dalam rangka mewujudkan aspek sinergisitas, DPRD dan Pemerintah Daerah Flores Timur padukan dua agenda Paripurna dalam sehari. Kesepakatan ini bertitik tolak dari Keputusan Banmus DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor: BANMUS.DPRD.188.47/FLT/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Rapat Paripurna XII yang berlangsung pada Senin, 03/8/2020 sekitar pkl. 10.30 Wita di Gedung Bale Gelekat, dihadiri langsung oleh Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST; Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, SH; Sekretaris Daerah Kab. Flotim, Paulus Igo Geroda, S.Sos.,M.AP, serta Pimpinan OPD lingkup Pemda Flotim selaku pihak eksekutif.

Sementara dari pihak legislatif dihadiri Ketua DPRD Kab. Flotim selaku pemimpin rapat, Robertus Rebon Kereta, S.Pd; Wakil Ketua I, Yosep Paron Kabon, ST, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Ada dua agenda penting dalam Rapat Paripurna XII yakni,

Pertama, Pembacaan Rekomendasi DPRD Kabupaten Flores Timur Semester I Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Aggaran 2020 dan Prognosis 6 bulan berikutnya oleh DPRD Kabupaten Flores Timur.

Kedua, Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD dilanjutkan dengan Penyerahan Keputusan DPRD dan Lampiran kepada Bupati Flores Timur.

(Setwan Dok: Anggota DPRD Kab. Flotim, Benediktus Nuho Baon selaku Sekretaris Komisi B sedang membacakan rekomendasi dalam Rapat Paripurna XII)

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor DPRD.FLT. 188.47/29/2020 tentang Rekomendasi DPRD Kab. Flotim Terhadap Laporan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Flores Timur T.A 2020 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, DPRD Kab. Flotim memberikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai bentuk partisipatif DPRD secara kelembagaan dalam merealisasikan tiga fungsi utama yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD Kab. Flotim secara selektif dan melalui cermatan yang holistik, menilai bahwa Postur APBD Kab. Flotim T.A Anggaran 2020 menunjukkan trend pencapaian yang signifikan. Bentuk apresiasi DPRD Kab. Flotim berangkat dari data yang menunjukan bahwa sesuai Perda No. 12 T.A 2019 tentang APBD Kab. Flotim T.A 2020 senilai Rp. 1. 159. 472. 638. 995, 61 hingga Semester Pertama T.A 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 596. 591. 659, 45 atau mencapai 51, 45%.

Selain memberikan apresiasi, DPRD Kab. Flotim juga selektif dalam memberikan catatan karena beberapa komponen pendapatan semisal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, realisasinya belum signifikan.

Karennya, DPRD Kab. Flotim menyarankan, Pertama, Pemerintah mengambil langkah teknis guna mengevaluasi penetapan subjek dan objek pendapatan secara lebih rinci agar target bisa tercapai pada akhir tahun;

Kedua, Pimpinan OPD yang terkait langsung dengan Penerimaan Asli Daerah terutama Badan Pendapatan Daerah agar terus meningkatkan kinerjanya dan seefektif mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada;

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan kajian atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atas pemanfaatan asset daerah yang  dipandang tidak relevan dengan perkembangan regulasi di daerah;

Keempat, Pemerintah hendaknya mengevaluasi dan mengambil langkah strategis dalam bidang ekonomi/investasi agar menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah demi mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah;

Kelima, Pemerintah hendaknya melakukan koordinasi secara berkala dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar sisa dana transfer yang yang belum terealisasi pada saatnya bisa terealisasi secara proporsional.

Sesuai kajian dan cermatan yang menyeluruh atas realisasi belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, DPRD Kab. Flotim memberikan empat (4) poin rekomendasi yakni:

Pertama, meminta pemerintah untuk serius dan fokus dalam pelaksanaan program kegiatan agar program yang telah masuk dalam skala prioritas APBD T.A 2020 tidak mengalami Refocusing dan Realokasi. Hal ini urgen guna meminimalisasi terjadinya SILPA yang sangat berpengaruh pada performance APBD Kab. Flotim.

Kedua, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan secara matang soal penggunaan dana kurang lebih 66 myliar pada pos belanja tak terduga agar sesuai pruntukannya. Di tengah era new normal, sisa anggaran sbelumnya harus bisa dirasionalisasi pada komponen lainnya. Hal ini dipandang urgen sebab banyak OPD yang masih kekurangan dana dalam melaksanakan program/kegiatan.

Ketiga, dalam rangka Penanganan Corona Virus Deases (Covid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian dan daerah maka pemerintah diharapkan memerhatikan dampak langsung Covid-19 bagi pedagang di pasar, pengusaha kuliner dan perhotelan, dengan diimbangi insentif yang memadai.

Keempat, pemerintah diharapkan memadukan kegiatan pemberdayaan melalui sistem padat karya panggan yang sebarannya bisa menjangkau wilayah kecamtan dan desa-desa sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial di tengah Era New Normal.

Pascapembacaan rekomendasi mengenai realisasi APBD T.A 2020 dan Prognosis Enam bulan Berikutnya, Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd secara tegas membuka forum persetujuan dan selanjutnya disahkan secara kelembagaan dan jadi representasi sikap dan visi-misi lembaga DPRD Kab. Flotim terhadap Pemda Flotim.

Selain rekomendasi mengenai realisasi APBD T.A 2020 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, DPRD Kab. Flotim juga dalam kesempatan yang sama menyerahkan Rekomendasi  terkait Penggunaan Dana Covid-19 dan Perkembangan Penanganannya di Kabupaten Flores Timur.

Ada sembilan poin rekomendasi diantaranya; Pertama, pemerintah hendaknya memberikan dana stimulus dalam bentuk insentif secara proporsional bagi tenaga medis dan petugas kesehatan baik di RSUD maupun di Puskesmas.

Kedua, pemerintah perlu melakukan rasionalisasi atas jumlah nominal tentang biaya lelah transportasi TIM Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun pada tingkat Desa. Ketiga, meningkatkan secara proporsional alokasi dana bagi TIM Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan demi memperlancar proses pencaairannya dan digunakan sesuai peruntukannya.

Keempat, pemerintah diminta menambah dan mengawal ketersediaan APD dan peralatan Rapid Test dan SWAB dan dapat didistribusikan ke pihak Puskesmas dan RSUD sambil menyiapkan tenaga medis yang punya keahlian dalam memanfaatkan peraltan dimaksud.

Kelima, kegiatan sistem Padat Karya yang menggunakan dana Covid-19 berupa pengembangan tanaman kelor, penyambungan pucuk mente dan hijauan makanan ternak dinilai jauh dari aturan regulasi yang berlaku dalam penaganan dampak ekonomi atau pemulihan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena itu, kelanjutan dari program dimaksud harus dipertimbangkan dan dilaksanakan dalam program regular.

Keenam, meminta pemerintah untuk melakukan proses verifikasi data dan identifikasi bagi pelaku usaha ekonomi khsusnya UMKM  yang terdampak akibat Covid-19 agar segera diberi bantuan demi pemulihan ekonomi.

Ketujuh, meminta pemerintah membuka kembali akses pendaftaran tentang dana bantuan Covid-19 bagi para mahasiswa yang sedang kuliah di luar wilayah Flores Timur.

Kedelapan, pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat Covid-19 yang sampai hari ini belum diakomodir baik melalui BLT dari Dana Desa maupun dari BST Dana Pusat dan Dana Provinsi, agar selanjutnya diberikan bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial.

Kesembilan, pemerintah hendaknya melakukan inventarisir terhadap APD yang merupakan sumbangan dari pihak Swasta/LSM maupun Partai Politik agar pada saatnya bisa dipertanggungjawabkan.

Rapat Paripurna XII ditutup sekitar pkl 12.45 Wita.**

(Setwan Dok: Tampak Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd sedang menyerahkan bahan rekomendasi terhadap Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST dalam Rapat Paripurna XII).

**

Sesuai Keputusan Banmus maka Rapat Paripurna XIII pun digelar sehari yakni, Senin, 03/8/2020. Usai Rapat Paripurna XII, Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd selaku pemimpin rapat memberikan kesempatan bagi anggota rapat untuk beristirahat sambil menunggu pkl.13.00 dilanjutkan dengan Rapat Paripurna XIII dengan dua agenda penting yaitu: Pertama, Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flotim T.A 2019, dan kedua; Penyerahan bahan kepada Fraksi-Fraksi dilanjutkan Rapat Fraksi-Fraksi.

Setwan Dok: Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST membacakan Pidato Pengantar dalam Rapat Paripurna XIII)

Bupati Flores Timur dalam Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Kab. Flotim T.A 2019 menyentil beberapa hal urgen.

Pada awal pembukaan pidato, Bupati menyampaikan selamat atas seluruh Umat Muslim di Kabupaten Flotim yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 31 Juli 2020.

Selain itu pula, orang nomor satu di Kabupaten Flotim itu memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Flotim atas kerjasama dan dukungan terhadap pemerintah agar seluruh kegiatan pemerintahan selama ini berjalan lancar dan baik, secara khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Fotim T.A 2019.

Bupati meminta dukungan Lembaga DPRD Kab. Flotim dalam bersinergi menyelesaikan persoalan tentang akun asset tetap yang hingga saat ini masih menjadi pengecualian agar segera diselesaikan demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan peningkatan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Flotim.

Laporan realisasi anggaran khsusnya Pendapatan Daerah mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi terakhir pada tahun 2019 realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1. 117.694.586.640,84 atau sebesar 97, 30% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1. 148.766.658.789, 80. Dibanding dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 2,12% di mana realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.088.688.905.298,40.

Pendapatan Daerah meliputi aspek Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam hal Belanja Daerah yang kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan juga prioritas-prioritas pembangunan daerah berdasarkan kebijakan strategis secara keseluruhan mengalami kemajuan. Realisasi sebesar Rp. 1.128.085.319.915,40 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.203.919.970.493,70 yang meliputi aspek, Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan Daerah, meliputi penerimaan pembiayaan realisasi sebesar Rp. 57. 074.221.970,48 atau mencapai 99,70% dari target awal Rp. 57.246. 623.670,48 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan realisasi sebesar Rp. 56.946.623.670, 48 atau 100% dari target Rp. 56. 946.623.670,48 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah, realisasi sebesar Rp. 127.598.300,00 atau 42,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00.

Penegeluaran Pembiayaan, realisasi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan Rp. 3.000.000.000,00.

Karen itu, selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan Netto, dengan realisasi sebesar Rp. 54.074.221.970, 48 atau 99,68% dari target sebesar Rp. 54.246.623.670,48.

Selain itu, Bupati Flotim juga mendeskripsikan secara detail soal Laporan Arus Kas; Neraca Daerah; dan Laporan Operasional.

Pada akhir sambutan, Bupati menyampaikan harapan kiranya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dapat dibahas dan diselesaikan seturut jadwal dan agenda yang telah ditetapkan bersama.

Ada pun agenda kedua dari Rapat Paripurna XIII adalah Penyerahan Bahan kepada Fraksi-Fraksi dan dilanjutkan dengan Rapat Fraksi-Fraksi.

Rapat Paripurna XIII berjalan lancar sebagaimana dalam Rapat Paripurna XII sebelumnya. Rapat kemudian ditutup sekitar pkl. 14.15 Wita.***