LAPORAN HASIL KEGIATAN ASISTENSI TENTANG 4 (EMPAT) RANPERDA KABUPATEN FLOTIM PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT.

(Tim Asistensi Dokumentasi: Tampak dalam foto Tim Asistensi Kabupaten Flotim sedang berdiskusi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan gabungan instansi terkait)

Sebagai langkah penyempurnaan atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur, tim Asistensi yang diwakili beberapa Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur yaitu: Yohanes N.D Paru, Yanuarius Yawa Bala, S.Fil.,MA, Syafruddin Abbas, Ignas Kopong Tukan, Polikarpus K. Blolon, SH, Simon Sadi Open, S.Pd, Ignas Boli Uran, S.Fil, dan Antonius Bulet Rebon, SE melakukan kegiatan Asistensi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuka pada Kamis, (20/06/2019) dan berakhir pada Jumat, (21/06/2019) di Kupang.

Kedua Ranperda dimaksud adalah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Ranperda Prakarsa Pemerintah) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Ranperda Inisiatif Dewan).

Selain itu, urgensitas dari kegiatan Asistensi adalah proses evaluasi terhadap 2 (dua) Ranperda Kabupaten Flotim yakni:

  • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
  • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

(Tim Asistensi Dokumentasi: Tampak Kabag Perundang-Undangan Setwan Kab.Flotim, Muhamad Zulkarnain, SH.,M.Hum bersama tim Anggota DPRD Kab. Flotim tengah berdiskusi dengan pihak terkait di Biro Hukum Setda Provinsi NTT)

Tim Asistensi yang diwakili beberapa Anggota DPRD Kabupaten Flotim turut didampingi beberapa Staf dari Kantor Sekretariat DPRD Kab. Flotim yang berlangsung sejak tanggal 19 Juni 2019-21 Juni 2019 di Kupang.

Kegiatan Asistensi terjadi pada Kamis (20 Juni 2019) Pkl.10.00 Wita dan dihadiri oleh, Biro Hukum dab Bagian Hukum Setda Propinsi NTT, Perancang Perda Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Propinsi NTT, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pansus DPRD Kabupaten Flores Timur, Asisten II dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.

Ada beberapa hasil  evaluatif dari kegiatan asistensi yakni adanya penekanan untuk perbaikan dan penyempurnaan atas Ranperda tentang Penananaman modal dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bentuk evaluasi yang digagas guna menjamin prosuder Pembuatan Peraturan Daerah pada Forum Paripurna DPRD Kabupaten Flores Timur.

Selanjutnya, 2 (dua) Ranperda yang sudah dievaluasi dapat dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat. Karenanya, seluruh proses pembahasan dan penetapan Ranperda jadi Perda harus atas keputusan Pemerintah Pusat.**