Paripuna XII: Tanggapan Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyerahan Bahan kepada Pansus DPRD Flotim

(Foto: Anggota Pansus DPRD Flotim, Philipus Sanga Golen, S. Pd, menerima bahan dari pimpinan rapat Paripurna, Yosep Paron Kabon, ST, disaksikan Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST)

Setwanflotim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur, gelar Paripurna XII dengan agenda: Tanggapan Bupati Flores Timur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyerahan Bahan Kepada Pansus DPRD Kabupaten Flores Timur. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Yosep Paron Kabon, ST, Selasa (10/12/2019), bertempat di ruang sidang utama, gedung Bale Gelekat Lewotana.

Hadir dalam Paripurna, Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST, anggota-anggota DPRD, Asisten I Setda Kabupaten Flores Timur, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama jajaran staf.

Bupati Flores Timur dalam tanggapannya, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, segenap Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan yang terhormat, atas perhatian, pikiran, waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk mencermati 2 (dua) Ranperda usul Pemerintah. Pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kemarin, tentunya menjadi masukan berharga bagi pemerintah, dalam rangka penyempurnaan 2 (dua) Ranperda dimaksud.

Terhadap pandangan umum dari 6 (enam) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Flores Timur, Bupati Flores Timur memberikan tanggapan dan penjelasan. Terkait perbaikan sistem serta fasilitas pungutan dan manajemen pengelolaan retribusi daerah, sesungguhnya menjadi komitmen pemerintah dengan menyempurnakan regulasi berkenaan dengan pungutan daerah, dan memperbaiki struktur tarif.

Terhadap pandangan fraksi dewan yang terhormat agar pengenaan retribusi atas fasilitas dan layanan RSUD dr. Hendrikus Fernandez harus diikuti kualitas pelayanan, tentunya menjadi perhatian serius pemerintah. Peningkatan akreditasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez menjadi komitmen Pemerintah dan Lembaga DPRD menjadi entry point peningkatan kualitas pelayanan.

Lebih lanjut, Bupati menanggapi pertanyaan Fraksi Dewan Yang Terhormat terkait tarif retribusi pemandian dan pengawetan jenasah pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Flores Timur No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Terhadap kelangkaan obat di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dapat dijelaskan bahwa sistem pengadaan obat melalui e-catalog tidak memberikan ruang diskresi bagi manajemen RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk melakukan pengadaan obat. Apabila daftar obat tersebut tidak ada pada e-catalog maka pengadaannya diserahkan kepada layanan pengadaan sesuai mekanisme yang diatur dalam  Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keadaan faktual menunjukan bahwa seringkali ada keterlambatan pemenuhan kebutuhan obat melalui e-catalog karena perusahaan farmasi menempatan dalam daftar tunggu.

Demikian beberapa tanggapan Bupati terkait pandangan umum fraksi-fraksi khususnya dalam hal pelayanan kesehatan di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Masih banyak hal yang ditanggapi Bupati Flores Timur, mengingat banyaknya poin-poin yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi. Paripuna XII diakhiri dengan agenda penyerahan bahan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Flores Timur dilanjutkan dengan Rapat Pansus.