Paripurna III: Laporan Kerja BANGGAR DPRD Kabupaten Flores Timur

Setwanflotim. Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Flores Timur laporkan hasil kerja Badan Anggaran (BANGGAR) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur dalam forum Paripurna III, Senin (18/11/2019). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, dihadiri anggota BANGGAR, serta angota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Hadir dalam rapat, Sekda Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda, S. Sos., M. AP, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Flores Timur, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Flores Timur, serta seluruh Pimpinan OPD Kabupaten Flores Timur bersama jajaran staf.

Laporan BANGGAR DPRD Kabupaten Flores Timur, dibacakan anggota BANGGAR, Rofinus Baga, SH. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa pembangunan Kabupaten Flores Timur TA 2020 diarahkan pada empat (4) prioritas utama yakni: (1) Sumber Daya Manusia, Pengentasan Kemisikinan dan Stunting, (2) Infastruktur Pelayanan Dasar Masyarakat, (3) Perekonomian Masyarakat, (4) Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan ini, Badan Anggaran (BANGGAR), atas nama DPRD Kabupaten Flores Timur secara kelembagaan, menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan Pemerintah Daearah Kabupaten Flores Timur terkait KU APBD maupun PPAS APBD tahun 2020.

Terkait pendapatan daerah,  DPRD Kabupaten Flores Timur meminta agar sumber PAD dimaksimalkan baik dari aspek sumber pendapatan maupun regulasi yang mengatur tentang pungutan. Keterbatasan PAD harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah dan lembaga DPRD agar memanfaatkan setiap peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan APBN lainnya.

Pada aspek belanja, DPRD Kabupaten Flores Timur berharap program kegiatan yang diusulkan adalah program kegiatan yang sudah dianalisis secara komprehensif indikator kinerjanya, sehingga mendongkrak pencapaian visi misi daerah dengan tidak mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan.

Aspek pembiayaan, DPRD Kabupaten Flores Timur berharap pemerintah daerah terus berupaya menarik dana investasi non permanen dari kelompok usaha yang telah diberikan bantuan permodalan sehingga menaikan target penerimaan pembiayaan. Selain itu pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal khususnya kepada BUMD harus dilakukan secara proporsional dengan menilai kinerja perusahannya.

Sebagai penutup, DPRD Kabupaten Flores Timur berharap agar KUA PPAS yang disepakati pada saatnya, antara pemerintah dan DPRD yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Organisasi Perangkat Daerah agar memperhatikan aspek ekonomis, efektif, efisien, sehingga setiap item dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.