Paripurna X: Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Usul Pemerintah

Setwanflotim. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajukan rancangan Perda Usul Pemerintah dalam forum Paripurna X dengan agenda: Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Usul Pemerintah Oleh Bupati dan Penyerahan Bahan Kepada Fraksi-Fraksi dilanjutkan Rapat Fraksi. Rapat digelar di ruang sidang utama gedung Bale Gelekat Lewotana, Senin (02/12/2019).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, dihadiri Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Pimpinan DPRD, Anggota-anggota DPRD, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Flores Timur beserta jajaran dan staf.

Bupati Flores Timur, dalam Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Usul Pemerintah yang dibacakan oleh Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH menjelaskan, pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat sejumlah kewenangan daerah yang ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berdampak pada perubahan kewenangan  pada beberapa urusan pemerintah yang sebelumnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten terkait objek pungutan pajak dan retribusi.

Berpijak pada kondisi ini maka Pemerintah Daerah berupaya melakukan sejumlah perbaikan terhadap stelsel pemungutan pajak dan retribusi daerah maupun sistem pengenaan tarif yang kesemuanya perlu mendapatkan persetujuan bersama. Kehendak bersama antara Pemerintah dan lembaga DPRD untuk meningkatkan rasio pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun harus tetap dilakukan melalui identifikasi potensi pendapatan asli daerah dan mencegah terjadinya keadaan yang menyebabkan daerah kehilangan pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah menginginkan wewenang dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya termasuk sumber daya keuangan melalui pungutan daerah, baik pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun persidangan sebelumnya, Pemerintah dan DPRD bersama-sama telah menetapkan 2(dua) Perda kabupaten Flores Timur yang mengatur tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Namun, perubahan Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya memangkukan sejumlah objek retribusi dalam 2 (dua) Perda tersebut baik retribusi jasa umum pada RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, maupun retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penambahan objek baru ini merupakan bagian dari ekstensifikasi pungutan daerah melalui basis retribusi.

Paripurna X ditutup dengan agenda Penyerahan Bahan Kepada Fraksi-Fraksi untuk dibahas dalam rapat fraksi. Penyerahan bahan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, dan diterima oleh perwakilan dari fraksi yang ada pada lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN, dan fraksi Nasdem.