Rapat Komisi C bersama Mitra Kerja

Setwanflotim. Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur gelar rapat bersama Mitra Kerja Pemerintah, Kamis, 7 Novomber 2019. Rapat ini digelar sebagai langkah lanjutan untuk menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur.

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Administrasi Umum, Ir. Anton Wukak Sogen, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, serta Kabag Organisasi Setda  Kabupaten Flores Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur, Ignasius Boli Uran, S.Fil, pukul 10.30 WITA.

Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi C meminta penjelasan rasionalisasi pembedaan pembayaran tunjangan versi RSUD dengan kepala UPTD Puskesmas, serta sikap Pemkab Flores Timur tentang gaji tenaga kontrak medis yang bekerja pada Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mitra Kerja Pemerintah melalu Asisten Administrasi Umum, Ir. Anton Wukak Sogen menjelaskan, “tunjangan kepala UPTD puskesmas mengalami perubahan karena regulasi terbaru menyebutkan bahwa Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan  fungsional sehingga jabatan struktural dihilangkan.

Dengan demikian, jabatan Kepala UPTD Puskesmas diberi tunjangan fungsional yang besarannya disesuaikan dengan pangkat dan golongan. Yang kedua, terkait gaji tenaga kontrak medis yang diberikan kepada tenaga kontrak  medis di RSUD maupun di Puskesmas sudah sesuai dengan arahan Pemda Flores Timur”, jelasnya.

Lebih lanjut, Kabag Organisasi Setda menjelaskan, ada empat (4) komponen TPP yang diatur dalam Perbup yaitu beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan kesra. Secara keseluruhan, komponen pertama, kedua, dan ketiga berlaku pada instansi  yang dipandang memiliki beban kerja tinggi dan kondisi kerja yang memiliki resiko pekerjaan serta kelangkaan profesi. Sementara komponen lainnya masuk dalam kesra berdasarkan golongan.

Menanggapi hal ini, Komisi C meminta pemerintah untuk mendengar aspirasi tenaga medis karena tenaga medis merupakan profesi yang berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Dengan demikian, harus ada perbedaan honor antara tenaga kontrak medis dan non medis. Komisi C meminta pemerintah kembali pada Permenkes yang telah menjadi rujukan sejak tahun 2014.

Sebagai penutup, Komisi C  DPRD Kabupaten Flores Timur mengambil sikap: menolak rencana penurunan gaji tenaga kontrak medis di RSUD Hendrikus Fernandez, serta meminta pemerintah untuk meninjau kembali gaji tenaga kontrak medis di Kabupaten Flores Timur.