LAPORAN HASIL STUDI BANDING DI KABUPATEN MAGELANG

(Stuba Dok: Anggota DPRD Kab. Flotim, Yohanes N.D Paru sedang bersalaman dengan Bapak Sunarno selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang)

Urgensi dari kegiatan Studi Banding yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tenga adalah memperkaya materi Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Flores Timur.

Anggota tim Studi Banding dari DPRD Kabupaten Flores Timur diantaranya: Yohanes N.D Paru, Ignasius Boli Uran, S.Fil, Ahmad H. Mukhtar, A.Md, Hendrikus Belang Koten, Polikarpus K. Blolon, SH, dan Simon Sadi Open serta pendamping Ir. Agustinus Kleden selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur.

Rombongan Studi Banding berangkat dari Larantuka pada Rabu (12/06/2019) selanjutnya menuju ke Magelang. Puncak kegiatan berlangsung pada Jumat (14/06/2019) bertempat di Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

(Stuba Dok: Tim Studi Banding Anggota DPRD Kab. Flotim sedang berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Kab. Magelang dan Kadis Pertanian Kabupaten Magelang)

Beberapa kegiatan penting yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang yaitu:

  • Melakukan pertemuan dengan pihak DPRD Kabupaten Magelang yang diwakili oleh Bapak Sunarno selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang dan Kadis Pertanian Kabupaten Magelang.
  • Bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Bapak Yohanes N.D Paru selaku (Ketua Tim Pansus) DPRD Kabupaten Flotim memberikan sambutan terkait maksud dan tujuan kedatangan Tim Pansus ke Kabupaten Magelang.
  • Melakukan dialog antara Tim Pansus DPRD Kabupaten Flotim dengan pihak DPRD Kabupaten Magelang bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang.

Hal penting yang diperoleh sebagai gamabaran dan masukan dalam kegiatan tersebut yakni:

  • Kabupaten Magelang telah memiliki Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni Perda Nomor 8 Tahun 2017;
  • Program unggulan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah Sektor Pertanian, Usaha Kecil dan Menengah serta Pariwisata;
  • Selain itu, ada beberapa terobosan yang telah dilakukan Dinas Pertanian bagi para petani di Kabupaten Magelang. Menurut Kadis Pertanian, langkah-langkah seperti ini dinilai strategis yang dapat dijadikan rujukan serta unsur pemanding guna memperkaya Ranperda terkait yang tengah disusun.

Terobosan pada sektor pertanian itu diantaranya:

  1. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
  2. Adanya sistem peringatan dampak iklim bagi para petani;
  3. Pemberian Kartu Petani;
  4. Pengembangan benih (padi) baru atau varietas unggulan dengan nilai produksinya di atas 25% dari harga rata-rata, sehingga petani diuntungkan. Jenis beras yang diproduksi berkualitas premium karena hanya menggunakan pupuk organik;
  5. Adanya asuransi gagal panen bagi petani;
  6. Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dengan bunga yang relatif rendah (0,3%) dan bekerjasama dengan BRI setempat demi memudahkan petani dalam mengakses modal usaha.
  7. Sistem pemasaran untuk komoditas pertanian sebagian besar dilakukan lewat jalur online sehingga mempersingkat sistem tataniaga dan berdampak positif dalam menekan biaya/pengeluaran dari para petani.

Dalam keseluruhan proses Studi Banding yang dilakukan, ada beberapa pokok persoalan yang dipandang esensial. Salah satunya adalah, aktualisasi Perda Kabupaten Magelang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal krusial yang jadi polemik adalah semakin maraknya alih fungsi lahan pada lahan-lahan pertanian yang produktif. Karenanya, persoalan ini menjadi perhatian serius dan prioritas bagi DPRD dan Dinas Pertanian untuk ditindaklanjuti secara komprehensif.

Merujuk pada keseluruhan inti kegiatan yang terlaksana, Tim Pansus memeroleh gambaran yang cukup jelas tentang berbagai terobosan positif pada sektor pertanian, dan memberikan inspirasi untuk lahirnya ide cemerlang sebagai masukan dalam memerkaya materi Ranperda dimaksud.

Esensi dari Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan para Petani adalah bagaimana membuat petani merasa bangga jadi petani dan mau bekerja secara serius sebagai petani karena memberikan penghasilan dan prestise yang setara dengan lapangan pekerjaan lain yang dipandang “lebih baik”.

Rombongan Studi Banding kembali dari Magelang menuju Larantuka pada Sabtu (15/06/2019).**

LAPORAN HASIL KEGIATAN ASISTENSI TENTANG 4 (EMPAT) RANPERDA KABUPATEN FLOTIM PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT.

(Tim Asistensi Dokumentasi: Tampak dalam foto Tim Asistensi Kabupaten Flotim sedang berdiskusi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan gabungan instansi terkait)

Sebagai langkah penyempurnaan atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur, tim Asistensi yang diwakili beberapa Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur yaitu: Yohanes N.D Paru, Yanuarius Yawa Bala, S.Fil.,MA, Syafruddin Abbas, Ignas Kopong Tukan, Polikarpus K. Blolon, SH, Simon Sadi Open, S.Pd, Ignas Boli Uran, S.Fil, dan Antonius Bulet Rebon, SE melakukan kegiatan Asistensi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuka pada Kamis, (20/06/2019) dan berakhir pada Jumat, (21/06/2019) di Kupang.

Kedua Ranperda dimaksud adalah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Ranperda Prakarsa Pemerintah) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Ranperda Inisiatif Dewan).

Selain itu, urgensitas dari kegiatan Asistensi adalah proses evaluasi terhadap 2 (dua) Ranperda Kabupaten Flotim yakni:

  • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
  • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

(Tim Asistensi Dokumentasi: Tampak Kabag Perundang-Undangan Setwan Kab.Flotim, Muhamad Zulkarnain, SH.,M.Hum bersama tim Anggota DPRD Kab. Flotim tengah berdiskusi dengan pihak terkait di Biro Hukum Setda Provinsi NTT)

Tim Asistensi yang diwakili beberapa Anggota DPRD Kabupaten Flotim turut didampingi beberapa Staf dari Kantor Sekretariat DPRD Kab. Flotim yang berlangsung sejak tanggal 19 Juni 2019-21 Juni 2019 di Kupang.

Kegiatan Asistensi terjadi pada Kamis (20 Juni 2019) Pkl.10.00 Wita dan dihadiri oleh, Biro Hukum dab Bagian Hukum Setda Propinsi NTT, Perancang Perda Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Propinsi NTT, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pansus DPRD Kabupaten Flores Timur, Asisten II dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.

Ada beberapa hasil  evaluatif dari kegiatan asistensi yakni adanya penekanan untuk perbaikan dan penyempurnaan atas Ranperda tentang Penananaman modal dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bentuk evaluasi yang digagas guna menjamin prosuder Pembuatan Peraturan Daerah pada Forum Paripurna DPRD Kabupaten Flores Timur.

Selanjutnya, 2 (dua) Ranperda yang sudah dievaluasi dapat dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat. Karenanya, seluruh proses pembahasan dan penetapan Ranperda jadi Perda harus atas keputusan Pemerintah Pusat.**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN HASIL STUDI BANDING DI KABUPATEN SRAGEN

(Ketua Bapemperda Flotim, Syafruddin Abbas sedang menerima Perda dari Sekwan Kabupaten Sragen)

Dalam rangka memperkaya Ranperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Flores Timur, Ketua Bapemperda, Syafruddin Abbas bersama tim Pansus Ranperda, yakni: Januar Yawa Bala, S. Fil., MA, Pius Pedang Melai, SM, Antonius Bulet Rebon, SE, Drs. Martinus Mao Welan, Thomas Sili Taka, A. Ma. Pd, Simeon Saka, dan turut didampingi Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Prolegda, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, Arham Tokan, S.Kom  melakukan kegiatan Studi Banding ke Kabupaten Sragen, terhitung tanggal 12 Juni 2019-16 Juni 2019.

Rombongan Bapeperda dan tim Pansus berangkat dari Larantuka pada Rabu (12/06/2019) selanjutnya menuju Kabupaten Sragen.

Rombongan kemudian tiba dan diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen dan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Jumat (14/06/2019).

(Tim Bapemperda Flotim tengah berdiskusi di Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen)

Prospek dari kegiatan studi banding bukan sebatas mengetahui runutan prosedural dan mekanisme soal efektivitas Perda yang ada di Kabupaten Sragen, melainkan lebih urgen daripada itu ialah mendalami sejauh mana sebuah program yang terakumulasi dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah bisa relevan dan menjawabi kebutuhan strategis masyarakat.

Karenanya, tim Bapemperda Flotim berinisiatif untuk memilih Kabupaten Sragen sebagai sumber rujukan dari studi banding karena dianggap potensial untuk dikaji nilai-nilai penting terkait bagaimana mengaplikasikan Ranperda inisiatif DPRD Flotim tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Selain berkunjung ke Kantor DPRD Kabupaten Sragen, rombongan dari Flores Timur juga berinisiatif mendatangi salah satu Kelompok Tani yakni, Eko Upoyo yang ada di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

Ada beberapa hal penting yang diperoleh saat berkunjung ke Kelompok Tani Eko Upoyo, yakni:

  1. Ada syering dan masukan dari kelompok Eko Upoyo tentang proses Asosiasi  dengan Bank Indonesia yang berdampak positif pada adanya jaminan modal dan pembinaan.
  2. Kelompok Eko Upoyo Desa Tenggak punya program Listrik masuk Desa sehingga sawah terairi sepanjang musim.
  3. Hasil pertanian dijual kepada  PT. Sakti dan harganya bisa dijangkau karena melalui proses tawar-menawar.
  4. Terkait  Asuransi bagi para petani, Kelompok Eko Upoyo bekerjasama dengan PT. Jasindo sebagai jaminan keberlangsungan dan kesejahteraan hidup para petani.

(Rombongan Studi Banding Kab. Flotim tengah berdiskusi santai dengan Kelompok Tani Eko Upoyo)

Tim Bapemperda Kabupaten Flores Timur kembali dari Kabupaten Sragen pada Minggu, (16/06/2019) selanjutnya ke Larantuka.**