Paripurna XV: Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang Pertama DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019

Setwanflotim. Masa Persidangan I Tahun Sidang Pertama DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 secara resmi ditutup melalui agenda Paripurna XV. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, bertempat di ruang sidang utama gedung Bale Gelekat Lewotana, Rabu (18/12/2019).

Hadir dalam Paripurna XV, Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST, Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Flores Timur, Yosep Paron Kabon Kabon, ST, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Flores Timur, Matias Werong Enay, Sekda Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda, S. Sos.,M. AP, Jajaran FORKOMPIMDA, Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, serta Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Hadir pula Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama jajaran staf, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Pimpinan Partai Politik serta awak media.

Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur dalam sambutannya menyebutkan, Masa Persidangan I Tahun Sidang Pertama bagi Anggota DPRD sekarang merupakan Masa Sidang yang Istimewa karena Masa Persidangan ini diawali dengan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Periode 2019-2024.

Anggota DPRD dalam mengemban tugas memperjuangkan aspirasi mayarakat tentunya harus terus berdinamika dalam konteks berpemerintahan. DPRD yang adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku,  mempunyai kedudukan yang  sama. Yang berbeda adalah peran yang diwujudkan dalam tugas dan fungsi masing- masing.

Dengan demikian maka yang perlu diselaraskan  adalah  kesamaan pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang berkembang untuk mencari solusi yang tepat dengan visi yang sama yakni “Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur juga menjelaskan, adanya perubahan regulasi yang terus terjadi, maka Masa Persidangan I lebih diarahkan untuk menyelesaikan beberapa perangkat/ piranti aturan yang dijadikan dasar agar Dewan dapat berfungsi maksimal yakni antara lain Penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Disamping itu, Pengambilan Sumpah Janji Pimpinan DPRD, pembentukan Fraksi-fraksi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD yakni : Komisi, Badan Pembentuk Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan. Semuanya dapat dituntaskan termasuk menetapkan Pimpinan Alat Kelengkapannya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, DPRD bersama Pemerintah telah mengagendakan beberapa materi penting dalam masa persidangan ini antara lain Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020, Pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 serta 2 (Dua) Ranperda Usul Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Selain itu, beberapa kegiatan internal juga telah dilaksanakan lembaga DPRD antara lain; Orientasi/pembekalan tugas Anggota DPRD serta pendalaman tugas dalam bentuk Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Komisi bersama mitra; Kunjungan Kerja baik di lingkup instansi Pemerintah tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan dan Desa; Pemantauan terhadap beberapa proyek Pemerintah di sejumlah lokasi serta koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kementerian di tingkat pusat.

Lebih lanjut Beliau menjelaskan, dalam perjalanan masa persidangan ini, lembaga DPRD juga menerima penyampaian aspirasi masyarakat dari kelompok masyarakat. Hal tersebut  merupakan bagian dari konteks pengawasan masyarakat dan lebih dari itu kecintaannya mereka terhadap daerah ini untuk selanjutnya dapat ditelaah secara baik.

Pada kesempatan ini, DPRD  menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan  kemasyarakatan kedepan. Hal tersebut antara lain, beberapa persoalan yang perlu didalami dan ditindaklanjuti yakni Air minum Ile Boleng, Rumah Sakit Adonara, Persiapan sebagai Tuan Rumah Eltari Memorial Cup (ETMC) di Tahun 2021, implementasi Ranperda APBD 2020, peningkatan pelayanan publik, serta sosialisasi Ranperda kepada masyarakat agar diketahui dan diimplementasikan.

Mengakhiri sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur menyampaikan permohonan maaf, sebab semua aspirasi yang diperjuangkan dalam forum di Bale Gelekat ada yang belum terakomodir, baik karena kemampuan keuangan daerah maupun  regulasi yang harus ditaati. Terima kasih disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD atas segala perhatian, cermatan, kedisiplinan, usul saran dan kritik, walaupun berbeda pandangan tetapi akhirnya tetap satu dalam gerak dan langkah.

Kepada Pemerintah Daerah, Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh jajaran Eksekutif Kabupaten Flores Timur, Lembaga DPRD menyampaikan terima kasih atas kerjasama, ketekunan serta kesabaran dalam keseluruhan tahapan agenda masa persidangan sejak dari awal sampai akhir hingga menghasilkan keputusan penting bagi kemajuan daerah ini. Walaupun diawali dari sebuah pergumulan, perdebatan beda pandang dan lain- lain namun akhirnya dapat disepakati karena niat yang sama yaitu membangun Flores Timur yang lebih baik.

Secara khusus, terima kasih disampaikan kepada Forkompimda atas kerjasama dan kerja kerasnya sehingga berbagai gejolak yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat diredam dan diselesaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

Sebagai penutup, DPRD menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris DPRD dan Jajaran Staf yang tiada henti memberikan dukungan dan fasilitasi selama Masa Persidangan I ini berlangsung. Demikian sambutan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Paripurna XV.

Sikapi Aspirasi LNMD, DPRD Kabupaten Flores Timur Gelar Rapat Gabungan Komisi

Setwanflotim. Menyikapi aspirasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LNMD) Kota Larantuka tentang pembubaran BPJS dan Pencabutan Perpres No.75 Tahun 2019 dalam forum dialog kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur gelar Rapat Gabungan Komisi dengan instansi-instansi terkait, Selasa (17/12/2019).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, dihadiri anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.  Hadir pula Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Flores Timur, Ir. Antonius Wukak Sogen, didampingi perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta perwakilan RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.

Berdasarkan aspirasi LNMD tentang pembubaran BPJS dan pencabutan Perpres No.75 Tahun 2019, DPRD Kabupaten Flores Timur menilai hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meskipun demikian, DPRD Kabupaten Flores Timur tetap menyoroti kualitas pelayanan BPJS khususnya untuk masyarakat Flores Timur yang dinilai belum dilakukan secara adil merata. Hal ini disebabkan karena verifikasi data tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah sehingga masih ada masyarakat yang belum terakomodir.

Berangkat dari persoalan ini, DPRD Kabupaten Flores Timur menghimbau Dinas Sosial, BPJS, maupun intansi-instansi terkait lainnya untuk membangun komunikasi lintas sektoral agar verifikasi data dapat diselesaikan secepatnya. Proses ini dinilai tidak sulit mengingat hampir semua desa di Kabupaten Flores Timur memiliki kelengkapan data yang dimaksud. Untuk itu, diperlukan keseriusan instansi-instansi terkait untuk berkolaborasi melakukan pembenahan data-data kependudukan demi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Flores Timur.

 

 

 

 

Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Flores Timur Setujui Ranperda Usul Pemerintah

(Foto: Anggota Fraksi Nasdem, Abdul Wahab Saleh, S.S, membacakan Kata Putus Fraksi Nasdem dalam forum Paripurna XIV)

 

Setwanflotim. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten  Flores Timur setujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul Pemerintah dalam rapat Paripurna XIV, Jumat (13/12/2019). Rapat Paripurna XIV dengan agenda: Kata Putus Fraksi-Fraksi, Pembahasan dan Penetapan terhadap Ranperda Usul Pemerintah Kab. Flores Timur, Persetujuan DPRD Kab. Flores Timur terhadap Ranperda Usul Pemerintah Kab. Flores Timur, serta Sambutan Bupati Flores Timur, dibuka dengan resmi oleh Ketua DPRD Kab. Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, Jumat pagi, bertempat di ruang sidang utama gedung Bale Gelekat Lewotana-Larantuka.

Hadir dalam Paripurna XIV, Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Flores Timur, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Flores Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Flores Timur, Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Flores Timur, serta Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Flores Timur bersama jajaran staf.

Pada kesempatan ini, enam (6) fraksi pada lembaga DPRD Kab. Flores Timur yaitu, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, dan fraksi Nasdem, menyatakan menyetujui 2 (dua) Ranperda usul Pemerintah yang dibahas pada masa persidangan I tahun sidang pertama DPRD Kab. Flores Timur tahun 2019.

Ranperda yang dimaksud yaitu Ranperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Paripurna XIV ditutup dengan sambutan Bupati Flores Timur yang dibacakan oleh Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH. Dalam sambutannya, Bupati atas nama Pemerintah menyampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam baik kajian mengenai aspek filosofis, maupun sosiologis dan yuridis, sehingga 2 (dua) Ranperda yang dimaksud mendapat persetujuan bersama.

Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas semua masukan, saran dan pendapat yang diberikan baik melalui Pandangan Umum Fraksi, pemikiran-pemikiran dalam rapat Pansus maupun melalui persetujuan anggota. Pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam proses pembahasan Ranperda terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah dan Lembaga DPRD. Kesemuanya disikapi dan dipahami sebagai upaya bersama dalam memperkaya khazanah pemahaman sekaligus memberi bobot terhadap substansi materi yang diatur dalam Ranperda tersebut.

Mengakhiri sambutannya, Bupati atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih atas semua dinamika dalam proses pembahasan 2 (dua) Ranperda yang baru saja disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Semuanya merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menangkap, mengartikulasikan, dan mengagregasikan aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan daerah dan produk hukum daerah yang terus diikhtiarkan dan diorientasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan ribu ratu di Lewotana tercinta, tutupnya.

 

Paripuna XII: Tanggapan Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyerahan Bahan kepada Pansus DPRD Flotim

(Foto: Anggota Pansus DPRD Flotim, Philipus Sanga Golen, S. Pd, menerima bahan dari pimpinan rapat Paripurna, Yosep Paron Kabon, ST, disaksikan Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST)

Setwanflotim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur, gelar Paripurna XII dengan agenda: Tanggapan Bupati Flores Timur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyerahan Bahan Kepada Pansus DPRD Kabupaten Flores Timur. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Yosep Paron Kabon, ST, Selasa (10/12/2019), bertempat di ruang sidang utama, gedung Bale Gelekat Lewotana.

Hadir dalam Paripurna, Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST, anggota-anggota DPRD, Asisten I Setda Kabupaten Flores Timur, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama jajaran staf.

Bupati Flores Timur dalam tanggapannya, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, segenap Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan yang terhormat, atas perhatian, pikiran, waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk mencermati 2 (dua) Ranperda usul Pemerintah. Pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kemarin, tentunya menjadi masukan berharga bagi pemerintah, dalam rangka penyempurnaan 2 (dua) Ranperda dimaksud.

Terhadap pandangan umum dari 6 (enam) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Flores Timur, Bupati Flores Timur memberikan tanggapan dan penjelasan. Terkait perbaikan sistem serta fasilitas pungutan dan manajemen pengelolaan retribusi daerah, sesungguhnya menjadi komitmen pemerintah dengan menyempurnakan regulasi berkenaan dengan pungutan daerah, dan memperbaiki struktur tarif.

Terhadap pandangan fraksi dewan yang terhormat agar pengenaan retribusi atas fasilitas dan layanan RSUD dr. Hendrikus Fernandez harus diikuti kualitas pelayanan, tentunya menjadi perhatian serius pemerintah. Peningkatan akreditasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez menjadi komitmen Pemerintah dan Lembaga DPRD menjadi entry point peningkatan kualitas pelayanan.

Lebih lanjut, Bupati menanggapi pertanyaan Fraksi Dewan Yang Terhormat terkait tarif retribusi pemandian dan pengawetan jenasah pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Flores Timur No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Terhadap kelangkaan obat di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dapat dijelaskan bahwa sistem pengadaan obat melalui e-catalog tidak memberikan ruang diskresi bagi manajemen RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk melakukan pengadaan obat. Apabila daftar obat tersebut tidak ada pada e-catalog maka pengadaannya diserahkan kepada layanan pengadaan sesuai mekanisme yang diatur dalam  Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keadaan faktual menunjukan bahwa seringkali ada keterlambatan pemenuhan kebutuhan obat melalui e-catalog karena perusahaan farmasi menempatan dalam daftar tunggu.

Demikian beberapa tanggapan Bupati terkait pandangan umum fraksi-fraksi khususnya dalam hal pelayanan kesehatan di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Masih banyak hal yang ditanggapi Bupati Flores Timur, mengingat banyaknya poin-poin yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi. Paripuna XII diakhiri dengan agenda penyerahan bahan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Flores Timur dilanjutkan dengan Rapat Pansus.

 

 

 

Sosialisasi Ranperda: Anggota DPRD Kunjungi Kecamatan se-Flotim

(Foto: Sosialisasi Ranperda di Kecamatan Tanjung Bunga)

Setwanflotim. Dalam rangka sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur lakukan kunjungan ke Kecamatan se-Kabupaten Flores Timur.

Sosialisasi Ranperda dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 3 Desember – 5 Desember 2019. Sesuai jadwal yang disiapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, hari pertama Sosialisasi Ranperda dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang ada di daratan Flores, hari kedua dan ketiga di kecamatan-kecamatan yang ada di pulau Adonara dan Solor. Setiap kecamatan dikunjungi satu sampai dua anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Kecamatan Tanjung Bunga, merupakan salah satu kecamatan yang melaksanakan Sosialisasi Ranperda pada hari pertama, Selasa (03/12/2019). Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Camat Tanjung Bunga, Drs. Laurensius N. Hewen, didampingi Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Lambertus Nuho Baon, Kepala RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka, dr. Yosep Kopong Daten, perwakilan OPD dari Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur.

Hadir dalam sosialisasi Ranperda yang digelar di aula Kantor Camat Tanjung Bunga, Kepala Desa se-Kecamatan Tanjung Bunga, serta ketua-ketua BPD se-Kecamatan Tanjung Bunga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, melalui Bagian Hukum Setda dalam pemaparan awal menjelaskan, perubahan atas Perda ini karena ada penambahan beberapa objek yang belum terakomodir di dalam Perda yang lama. Hal ini dikuatkan oleh Kepala RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka, dr. Yosep Kopong Daten tentang penambahan peralatan baru pada RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka tetapi belum memiliki penetapan tarif.

Hal senada disampaikan oleh Kabid Perijinan Usaha dan Sumber daya Perikanan, Apolinardus Demoor tentang penambahan objek di TPI Amagarapati. Objek tersebut antara lain jasa bengkel, jasa tambat, jasa labuh, jasa parkir, serta beberapa objek lain yang akan dioptimalkan sebagai sumber pendapatan.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Lambertus Nuho Baon, menjelaskan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur tahun 2020 sebesar 78 miliar. Untuk mencapai target tersebut, perlu ada optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Optimalisasi sumber pendapatan penting dilakukan, sebab keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama ini, selalu dihadapkan pada narasi yang sama yaitu lemahnya keuangan daerah. Untuk itu, sosialisasi Ranperda ini dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ide, maupun kritik demi penyempurnaan Ranperda yang dimaksud.

Sosisalisi Ranperda dilanjutkan dengan dibukanya ruang diskusi untuk mendalami poin-poin pada Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Beberapa poin yang diangkat dalam forum diskusi  ini antara lain: untuk Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan, poin-poin yang diangkat terkait jasa sewa traktor, pelayanan kesehatan hewan, dan anjloknya harga mente. Dinas Perikananan dan Kelautan: bantuan kapal ikan tetapi tanpa perlengkapan alat tangkap, pembentukan kelompok pengawas sumber daya laut, ijin untuk bagan, dan retribusi untuk pengepul atau pengusaha kecil dalam pemasaran hasil laut di dalam daerah maupun ke luar daerah.

Aspirasi yang disampaikan kepada RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka antara lain: retribusi penggunaan alat kesehatan,  jasa parkir RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka, tarif ambulance, serta kelangkaan obat pada RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka.

Menyikapi aspirasi peserta sosialisasi Ranperda, Kepala RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka, dr. Yosep Kopong Daten, menjelaskan, retribusi penggunaan alat bergantung pada tingkat emergency, sementara tarif ambulance untuk pasien umum dikenai tarif sesuai Perda yang berlaku, dan tanpa bayaran untuk peserta KIS. Masyarakat dihimbau untuk menyiapkan segala perlengkapan administrasi kesehatan agar tidak dikenai biaya tambahan.

Terkait kelangkaan obat, dr. Yosep Kopong Daten menjelaskan, kelangkaan obat pada RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka, disebabkan karena  sistem pengadaan obat merujuk pada Perpres dimana pihak Rumah Sakit tidak diijinkan untuk membeli obat secara langsung. Pengadaan obat harus melalui pihak ketiga, dan bekerjasama dengan distributor obat nasional. Untuk itu pihak RSUD Fransiskus Fernandez-Larantuka terus berupaya mencari solusi agar responsif menjawab kebutuhan obat oleh masyarakat namun tetap taat asas.

Menanggapi aspirasi tentang perikanan dan kelautan, Kabid Perijinan Usaha dan Sumber daya Perikanan, Apolinardus Demoor menjelaskan, bantuan kapal untuk masyarakat tahun 2018/2019 memang tidak dilengkapi alat tangkap. Terkait kelompok pengawas sumber daya laut, kelompok ini sudah dibentuk pada beberapa desa dan diakomodir untuk menjaga potensi laut. Tentang retribusi bagan, umumnya ditiadakan karena bagan milik masyarakat kebanyakan berada pada kategori perairan dangkal.

Menjawab pertanyaan tentang retribusi untuk pengepul atau pengusaha kecil dalam pemasaran hasil laut di dalam daerah maupun ke luar daerah, Apolinardus Demoor menyebutkan, pemasaran ikan oleh pengusaha besar harus dilakukan melalui prosedur dan dilengkapi dokumen. Ada pos-pos pengawasan yaitu pos TPI, pos Boru, dan pos Deri, yang tugasnya mencegah daerah kehilangan sumber pendapatan.

Sosialisasi Ranperda ditutup dengan himbauan dari Camat Tanjung Bunga, Drs. Laurensius N. Hewen dan DPRD Kabupaten Flores Timur, Lambertus Nuho Baon, agar masyarakat Tanjung Bunga makin giat mengembangkan potensi laut sebab sebagian besar desa yang berada di Kecamatan Tanjung Bunga merupakan desa pesisir. Sosialisasi Ranperda ditutup pukul 13.30 WITA.

 

Paripurna X: Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Usul Pemerintah

Setwanflotim. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengajukan rancangan Perda Usul Pemerintah dalam forum Paripurna X dengan agenda: Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Usul Pemerintah Oleh Bupati dan Penyerahan Bahan Kepada Fraksi-Fraksi dilanjutkan Rapat Fraksi. Rapat digelar di ruang sidang utama gedung Bale Gelekat Lewotana, Senin (02/12/2019).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, dihadiri Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Pimpinan DPRD, Anggota-anggota DPRD, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Flores Timur beserta jajaran dan staf.

Bupati Flores Timur, dalam Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Usul Pemerintah yang dibacakan oleh Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH menjelaskan, pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat sejumlah kewenangan daerah yang ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berdampak pada perubahan kewenangan  pada beberapa urusan pemerintah yang sebelumnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten terkait objek pungutan pajak dan retribusi.

Berpijak pada kondisi ini maka Pemerintah Daerah berupaya melakukan sejumlah perbaikan terhadap stelsel pemungutan pajak dan retribusi daerah maupun sistem pengenaan tarif yang kesemuanya perlu mendapatkan persetujuan bersama. Kehendak bersama antara Pemerintah dan lembaga DPRD untuk meningkatkan rasio pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun harus tetap dilakukan melalui identifikasi potensi pendapatan asli daerah dan mencegah terjadinya keadaan yang menyebabkan daerah kehilangan pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah menginginkan wewenang dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya termasuk sumber daya keuangan melalui pungutan daerah, baik pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tahun persidangan sebelumnya, Pemerintah dan DPRD bersama-sama telah menetapkan 2(dua) Perda kabupaten Flores Timur yang mengatur tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Namun, perubahan Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya memangkukan sejumlah objek retribusi dalam 2 (dua) Perda tersebut baik retribusi jasa umum pada RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, maupun retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penambahan objek baru ini merupakan bagian dari ekstensifikasi pungutan daerah melalui basis retribusi.

Paripurna X ditutup dengan agenda Penyerahan Bahan Kepada Fraksi-Fraksi untuk dibahas dalam rapat fraksi. Penyerahan bahan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, dan diterima oleh perwakilan dari fraksi yang ada pada lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN, dan fraksi Nasdem.