Aliansi Pemuda Mahasiswa Flores Timur Melakukan Aksi Demonstrasi di Kantor DPRD Flotim

Humas-Setwan Flotim- Sekitar 20 orang dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Flores Timur melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Flotim pada Selasa (20/9/2020) sekitar pkl. 11.30 Wita dan dikawal Pihak Kepolisian Resort Flotim.

Para demonstran membawa serta alat peraga berupa poster, baliho, keranda, bendera dan mobil sound system.

Dalam orasi-orasi yang disampaikan, mereka mendesak pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, Hapus Honor Forkopimda Flotim, dan Tuntaskan dugaan korupsi Proyek Air Minum Ile Boleng dan Dia Noret.

Pascatiba dan menyampaikan orasi di halaman kantor DPRD Flotim, salah satu Koordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim meminta agar berdialog secara langsung dengan Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Ketika menerima pemberitahuan tentang permintaan Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim untuk berdialog dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Flotim , Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa hari ini tidak ada penyampaian sebelumnya bahwa Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim berdialog dengan DPRD Flotim. Yang kami dapatkan informasi bahwa ada aksi demonstrasi yang dilakukan dan salah satu titiknya di Gedung DPRD. Jadi silakan lakukan orasi dan tuntutannya disampaikan melalui Sekretaris DPRD, tegas Petrus Pemang Likus, S.Sos.,MT selaku Sekretaris DPRD Kab. Flotim.

Lembaga DPRD hanya memerloeh pemberitahuan lisan dari Polres Flotim dan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flotim.

Setelah mendengar pemberitahuan dari pihak lembaga, selanjutnya mereka berdialog kembali dan tetap menuntut untuk berdialog dengan DPRD.

Pasca diajak dan berdialog agar perwakilan dapat bertemu dengan Pimpinan DPRD, mereka tetap bersikeras agar semua peserta demo dapat berdialog dengan DPRD.

Lembaga DPRD meminta agar Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim dapat menyerahkan hasil tuntutan , namun mereka tetap pada prinsip dengan tetap melanjutkan orasi sampai mereka meminta kembali dari Kantor DPRD sekitar pkl. 14.30 Wita.

Pascaorasi, para Wartwan menemui Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Flotim, Yosep Paron Kabon, ST guna meminta respon mewakili lembaga atas aksi demonstrasi dimaksud.

Melalui Press Release , Yosep Paron Kabon, ST selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Flotim menyampaikan empat point penting diantaranya;

Pertama, atas nama pimpinan dan lembaga DPRD menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim yang menyampaikan aspirasinya ke beberapa lembaga dan salah satunya ke lembaga DPRD Flotim. Hal ini menunjukan bahwa dinamika kita dalam berdemokrasi kian nyata. Sebagai lembaga dan pemerintah tentu membuthkan pikiran, kritik dan saran dari masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembagunan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Kedua, lembaga setelah berkoordinasi melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Flotim dan dengan berbagai pihak khususnya pihak Kepolisian Resort Flotim bahwa kegiatan yang dilakukan Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim hanya sebatas orasi. Secara lembaga, DPRD memberikan keleluasaan dan waktu kepada Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim untuk menyampaikan orasi agar aspirasi yang disampaikan pada waktunya direkam dan didengar oleh pimpinan dan seluruh Angoota DPRD.

Ketiga, mewakili Ketua DPRD dan lembaga sedia menerima utusan untuk juga secara formal menerima tuntutan-tuntutan demonstran. Agar pada waktunya secara lembaga dapat mengagendakan kegiatan tindak lanjut atau juga berkoordinasi kembali dengan Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim untuk berdialog guna menglarifikasi esensi dari tuntutan-tuntutan dimaksud. Secara lembaga, saya menghargai dan menghormati sikap dan keputusan Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim yang tidak mengirim perwakilan untuk berdialog dengan Pimpinan DPRD.

Keempat, lembaga senantiasa membuka pintu bagi Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim dan kelompok manapun untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga. Namun, harapan lembaga agar sedianya dapat dikoordinasikan secara baik melalui pihak Sekretariat. Hal ini agar dalam konteks berdemokrasi hari ini aspek transparansi tidak mengabaikan seluruh tahapan mekanisme dan prosedur. Oleh karenanya, setiap audiens yang dikehendaki harus disampaikan secara resmi kepada lembaga agar lembaga sedia tahu dan lembaga pada waktunya dapat mengagendakan untuk kegiatan dimaksud.

Dalam Clossing Statementnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Flotim mewakili lembaga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kondisi hari ini yang mungkin kurang berkenan bagi Aliansi Pemuda Mahasiswa Flotim.**

Perhimpunan GTKHNK 35+ Beraudiens dengan Komisi C DPRD Kabupaten Flotim

Setwan Dok; Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Kab. Flotim tengah beraudiens dengan kelompok GTKHNK 35+

Humas-Setwan Flotim- Perhimpunan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori GTKHNK 35+ Kabupaten Flotim mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Flores Timur dan beraudiens langsung dengan Pimpinan dan Anggota Komisi C pada Kamis (01/10/2020) bertempat di Ruang Rapat Kerja Komisi C DPRD Kab. Flotim.

Ketua BP. GTKHNK 35+ Kabupaten Flores Timur, Maria Goreti Peni, S.Pd menyampaikan empat aspirasi penting kepada lembaga DPRD Kab. Flotim diantaranya,

pertama, GTKHNK 35+ Kab. Flotim meminta agar DPRD Kab. Flotim meberikan dukungan penuh kepada perjuangan GTKHNK 35+ Kab. Flotim dalam bentuk surat dukungan Aspirasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

kedua, Mengawal kinerja Bupati Flotim terkhusus menyangkut kesejahteraan tenaga Honorer dalam hal ini Guru dan Tenaga Kependidikan;

ketiga, Bersama Bapak Bupati menyusun dan mengambil langkah-langkah strategis yang pro terhadap masalah Guru Honorer di Kabupaten Flotim; keempat, Meminta tanggapan dan solusi dari DPRD Kab. Flotim terkait masalah yang dihadapi GTKHNK 35+ Kabupaten Flores Timur.

Setwan Dok: Pimpinan dan Anggota Komisi C berpose bersama perhimpunan GTKHNK 35+ Kab. Flotim

Ketua Komisi C DPRD Kab. Flotim, Ignasius Boli Uran, S.Fil dalam Closing Statementnya selain menyampaikan ucapan apresiatif dan dukungan atas itikad baik perhimpunan GTKHNK 35+ turut menegaskan sikap lembaga DPRD Kabupaten Flotim dalam bentuk rekomendasi yakni,

Pertama, Pemerintah Pusat meninjau kembali kebijakan pengangkatan Tenaga Kependidikan /Guru yang berusia di atas 35 tahun yang telah mengabdikan dirinya sebagai Tenaga Honorer selama 10 tahun ke atas untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa test.

Kedua, Dengan memerhatikan Kemampuan Keuangan Daerah maka diharapkan pemberian honorarium bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori berusia di bawah 35 tahun dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dengan besaran yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).**

PARIPURNA III: PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBD KAB. FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

(Setwan-dok. Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2020)

Humas-SetwanFlotim. Lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2020.  Penandatangan Nota Kesepakatan tersebut dilakukan dalam forum Paripurna yang digelar di gedung Bale Gelekat, Senin (21/09/2020).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, didampingi Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, ST dan Matias Werong Enay. Hadir dalam Paripurna, Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Anggota-Anggota DPRD, Sekda Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP, Para Asisten Setda, serta Pimpinan OPD bersama jajaran dan staf.

Panandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 diawali dengan pembacaan Berita Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan DPRD Kabupaten Flores Timur Tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, oleh Sekretaris DPRD/Pj.Yang Mewakili, Ir. Agustinus Kleden.

“BANGGAR-TAPD BAHAS RANCANGAN KUA-PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020”

SetwanDok. Rapat BANGGAR-TAPD Kabupaten Flores Timur

Humas-SetwanFlotim. Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Flores Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur bahas Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Bale Gelekat, Jumat (18/09/2020).

Rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan TA. 2020 dipimpin Ketua DPRD, Robertus Rebon Kereta, S. Pd. Hadir dalam rapat pembahasan, Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, ST, serta Anggota-Anggota BANGGAR DPRD Kabupaten Flores Timur.

Sementara dari TAPD, hadir Sekda Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP (selaku Ketua TAPD), Asisten I dan III Setda, Kepala BKD, Kepala BP4D, serta seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur.

Ketua DPRD dalam pengantar awal menjelaskan, pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 ditingkat BANGGAR-TAPD, sesungguhnya telah melewati beberapa tahap sebelumnya yaitu Penjelasan Teknis Pemerintah ditingkat Gabungan Komisi, serta agenda khusus Konsultasi BANGGAR-Komisi untuk mencermati dokumen KUA-PPAS Perubahan 2020.

Ketua DPRD melanjutkan, tahapan tersebut  telah dilewati dan melahirkan beberapa catatan terkait KUA-PPAS Perubahan APBD 2020 yaitu, pada aspek kebijakan pendapatan,direkomendasikan agar target pendapatan yang diproyeksikan menurun 18,77% dari target awal sebesar Rp 77.253.999,915 menjadi  Rp 62.752.021.265 harus bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun anggaran. Meskipun realisasi anggaran baru mencapai 23,82%, tetapi optimisme harus dibangun karena menurut cermatan BANGGAR-Komisi, apabila target tidak tercapai maka akan terjadi rasionalisasi belanja pada program-program vital.

Lebih lanjut, pada aspek kebijakan belanja. Orientasi kebijakan belanja adalah untuk pemulihan ekonomi serta komitmen lembaga bersama pemerintah untuk tidak mendorong program kegiatan baru. Dengan catatan, apabila program kegiatan baru tersebut mengarah pada pemulihan ekonomi maka lembaga akan fleksibel sesuai orientasi belanja untuk pemulihan ekonomi, tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua TAPD Kabupaten Flores Timur, “sesuai penjelasan teknis pemerintah pada pertemuan sebelumnya, terkait catatan lembaga tentang rasionalisasi pendapatan, didalam usulan PPAS sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali terhadap pendapatan”.

Ketua TAPD Kabupaten Flores Timur melanjutkan, “terhadap belanja, didalam usulan tidak ada kegiatan yang sifatnya baru terutama kegiatan-kegiatan fisik. Untuk pemulihan ekonomi dalam penanganan Covid-19, pemerintah sudah menyampaikan tentang belanja tak terduga yang dialokasikan melalui realokasi dan refocusing sebesar 18 M. Termasuk didalamnya, kegiatan pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial, dan penanganan kesehatan”,jelasnya.

Hingga berita ini dirilis, BANGGAR-TAPD masih berdinamika dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2020.

BAHAS RANCANGAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, BANGGAR DAN KOMISI GELAR RAPAT KONSULTASI

Humas-SetwanFlotim. BANGGAR dan Komisi DPRD Kabupaten Flores Timur menggelar rapat konsultasi untuk membahas Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, Rabu(16/09/2020).

Rapat Konsultasi BANGGAR dan Komisi dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S.Pd, dihadiri Anggota BANGGAR dan Komisi. Poin-poin yang dicermati yaitu pada aspek perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan belanja, dan perubahan kebijakan pembiayaan.

“BANGGAR dan Komisi perlu mencermati beberapa hal terkait ada tidaknya program dan kegiatan baru, arah kebijakan belanja untuk penguatan ekonomi, serta kebijakan belanja khususnya yang terdampak perubahan regulasi nasional”,demikian arahan Ketua DPRD saat membuka rapat.

Berdasarkan Banmus DPRD.188.47/9/FLT/2020, Rapat Konsultasi BANGGAR dan Komisi diagendakan selama dua hari, mulai tanggal 16 -17 September 2020.

Paripurna II: Pidato Pengantar Pengajuan Rancangan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020

Humas-SetwanFlotim. DPRD Kabupaten Flores Timur gelar Paripurna II dengan acara: Pidato Pengantar  Pengajuan Rancangan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur   Tahun Anggaran 2020 & Penyerahan Bahan kepada BANGGAR DPRD Kabupaten Flores Timur, Senin (14/09/2020).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, didampingi Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, ST dan Matias Werong Enay. Hadir dalam Paripurna, Bupati Flores Timur, Antonius H.Gege Hadjon, ST, Anggota-Anggota DPRD, Sekda Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Pimpinan OPD bersama jajaran dan staf.

Bupati Flores Timur dalam Pidato Pengantar  Pengajuan Rancangan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur   Tahun Anggaran 2020, menyebutkan, Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 secara faktual menghadapi permasalahan besar akibat penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Anggaran, Realokasi Kegiatan, serta Pengadaan Barang & Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk mempercepat refocussing anggaran, dan realokasi kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester pertama mengalami beberapa pergeseran dari kondisi awal pada saat penetapannya karena telah terjadi perubahan asumsi awal baik pada lingkungan eksternal maupun internal. Pergeseran pelaksanaan APBD tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari sehingga perlu dijembatani dengan mekanisme perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan perhitungan untuk memastikan posisi akhir realisasi pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran 2020.

Bupati dalam pidatonya memaparkan , secara substansi, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perubahan Asumsi Dasar

  • Laju inflasi yang diasumsikan sebesar 3,10% pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 diperkirakan berubah menjadi 2,33%.
  • Laju pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan sebesar 5,30% pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 dikoreksi menjadi 3,05%.

2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Regulasi Pemerintah pusat di bidang pengelolaan keuangan daerah pada masa Covid-19 maupun pada kondisi new normal saat ini, sangat berpengaruh terhadap target pendapatan daerah yang sudah ditetapkan  pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020. Secara total realisasi pendapatan daerah sampai dengan tangal 31 Agustus 2020 sebesar Rp 770.422.647.508,45 dari target sebesar Rp 1. 159.472.638.995,61 atau sebesar 66,45% dengan rincian sebagai berikut:

  • Pendapatan Asli Daerah sebesar 23,82% atau sebesar Rp 18.399.158.650,45 dari target sebesar Rp 77.253.999.180.
  • Dana perimbangan sebesar 67,39% atau sebesar Rp 577.256.176.237 dari target sebesar Rp 856.532.920.000.
  • Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 77,44% atau sebesar Rp 174.767.312.621 dari target sebesar  Rp 225.685.719.815,16

Berdasarkan gambaran realisasi pendapatan daerah tersebut maka perlu dilakukan strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai upaya-upaya. Memperhatikan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 serta kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan maka pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020  secara total direncanakan mengalami perubahan dari target awal sebesar Rp 1.159.472.638.995,61 menjadi Rp 1.089.573.782.832,61  atau turun 6,03% dengan rincian:

  • Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan menurun 18,77% dari target awal sebesar Rp 77.253.999.180
  • Dana Perimbangan diproyeksikan turun sebesar 8,50% dari target awal Rp 856.532.920.000
  • Lain-lain Pendapatan Yang Sah diproyeksikan meningkat sebesar 7,70% dari target awal sebesar Rp 225.685.719.815,16.

3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Flores Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tetap diarahkan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan adaptasi New Normal dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah serta program-program strategis dan kebutuhan mendesak lainnya. Memperhatikan dinamika belanja yang sedang terjadi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, maka Belanja Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 31.101.074.918,24 dari target penetapan awal sebesar Rp 1.1.61.572.638.995,61 menjadi Rp 1.130.471.564.077,37 atau turun sebesar 2,68% dengan rincian:

  • Belanja TIdak Langsung mengalami peningkatan sebesar 1,03% dari target penetapan awal sebesar Rp 692.475.282.664,21. Kenaikan ini disebabkan karena adanya refocussing dan realokasi dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar 8,15% dari target penetapan awal sebesar Rp 469.097.356.331,40

4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

Pada APBD Murni Tahun 2020, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 5.100.000.000, dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 3.000.000.000. Hingga 31 Agustus 2020, realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 52.661.500, sedangkan realisasi pengeluran pembiayaan daerah sebesar Rp 3.000.000.000, sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar minus Rp 2.947.338.500.

Mencermati realisasi pembiayaan dan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

  • Menerima dan mencatat realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor: 95.a/LHP/XIX.KUP/07/2020, tanggal 27 Juli 2020 yakni sebesar Rp 43.797.781.244,76.
  • Meningkatkan pengawasan penagihan atas target penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Mengakhiri Pidato Pengantarnya, Bupati Flores Timur berharap agar Rancangan KUA Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur   Tahun Anggaran 2020 dapat dicermati lebih lanjut untuk penyempurnaannya agar dapat ditetapkan menjadi Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Flores Timur.

Paripurna ditutup setelah acara Penyerahan Bahan kepada BANGGAR DPRD Kabupaten Flores Timur yang diterima oleh Ketua BANGGAR DPRD Kabupaten Flores Timur, Rofinus Baga, SH.

Wagub NTT Buka Kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur

Humas-SetwanFlotim. Bimtek Pendalaman Tugas Pimpinan & Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nai Soi, bertempat di Hotel Sotis Kupang, Senin (07/09/2020). Pendalaman tugas dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dilaksanakan pada tanggal 07-09 September 2020.

Materi hari pertama, “Tata Cara Penyusunan dan Integrasi Pokir DPRD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran”, oleh Kepala BP4D Provinsi NTT, Drs. Cosmas Lana.

PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG KEDUA DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020

Humas-SetwanFlotim. DPRD Kabupaten Flores Timur gelar Paripurna I dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang Kedua DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, Kamis (03/09/2020).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd. Hadir dalam Paripurna, Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, ST, Sekda Paulus Igo Geroda, S. Sos, M.AP, Anggota-Anggota DPRD, serta Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur dalam sambutannya mengatakan, DPRD Kabupaten Flores Timur telah melewati Tahun Sidang Pertama dan sekarang memasuki Tahun Sidang Kedua. Ini berarti sudah banyak hal yang dikerjakan lembaga, baik dalam agenda persidangan yang bersifat rutin maupun penyelesaian persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Menyinggung persoalan anak muda yang direkrut oleh LKPD Bali untuk rencana magang ke Jepang maupun kuliah sambil kerja di Taiwan, beliau mengajak semua pihak untuk mencari solusi demi mengatasi persoalan yang dihadapi dengan mentaati ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi pembelajaran bersama dalam konteks membangun kerjasama di bidang apapun dengan para pihak di waktu-waktu mendatang.

Lebih lanjut beliau mengungkapkan, “dipenghujung  Masa Sidang II, anggota-anggota DPRD telah melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Semoga pada masa reses kemarin, anggota-anggota DPRD mampu menjaring dan manampung aspirasi yang diusulkan masyarakat.Reses merupakan momentum mengawal program pemerintah guna mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diharapkan, usulan reses tidak hanya ditampung, melainkan diwujudkan sebagai bentuk respon atas kebutuhan urgen masyarakat, tegasnya.

Beberapa agenda persidangan sudah dijadwalkan pada Masa Sidang I Tahun Sidang Kedua diantaranya, pembahasan terkait Ranperda usulan pemerintah, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020 dan Pembahasan tentang  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021.

Terkait pembahasan APBD Tahun 2021, Lembaga mengajak Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mencermati dan mendalami dengan seksama setiap proses pembahasan agar mampu menempatkan makna dan esensi agenda ini sebagai prioritas karena keterikatan yang erat dengan kepentingan masyarakat Flores Timur.

Hal-hal penting yang perlu dicermati adalah bagaimana kedua lembaga mampu melakukan evaluasi secara komprehensif serta analisa secara detail agar seluruh anggaran yang diproyeksikan baik dalam sisa waktu tahun 2020 maupun pada tahun 2021benar-benar menyentuh kebutuhan hakiki masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Bupati Flores Timur dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Flores Timur menjelaskan, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 bersamaan dengan masa pandemi Covid-19 sehingga banyak target dan capaian yang ditetapkan dalam APBD 2020 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan refocusing anggaran secara nasional untuk penangan Covid-19. Besar harapan semoga dengan sisa waktu yang ada, program & kegiatan dalam APBD 2020 dapat dilaksanakan secara optimal demi target yang sudah ditetapkan.

Terkait KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, Pembahasan dan Penetapan  Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Pembahasan dan Penetapan  Perda APBD Tahun Anggaran 2020, Bupati Flores Timur mengharapkan, semoga dalam waktu tiga bulan ini dapat dimanfaatkan secara baik sehingga pada waktunya dalam tugas dan tanggungjawab masing-masing dapat diselesaikan sesuai limit waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Diakhir sambutan, Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pemikiran dalam menjalankan rangkaian persidangan yang telah dilalui. “Besar harapan, semoga saran serta masukan masyarakat yang disampaikan pada masa reses kemarin dapat menjadi masukan berharga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah”, ungkapnya.

RAPAT DENGAR PENDAPAT DPRD FLOTIM BERSAMA KRBF

Humas-SetwanFlotim.  “Kedatangan Forum Orang Tua ke Bale Gelekat, memberi kekuatan serta dukungan moril kepada lembaga DPRD dalam menegakan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi”, demikian sepenggal pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, dalam RDP dengan Forum Orang Tua pada hari Kamis (27/08/2020) yang lalu.

Kamis, 03 September 2020, DPRD Kabupaten Flores Timur kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), kali ini bersama Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF). RDP dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S.Pd. didampingi Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, ST, dihadiri Anggota-Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Mewakili KRBF, hadir Ketua KRBF, Sarina Roman Kia, Bachtiar Lamawuran, Petrus Paulus Tadon Kedang, serta beberapa pengurus inti lainnya. Ketua KRBF dalam penyampaian awal, mengucapkan terima kasih kepada lembaga atas kesempatan berdialog dengan lembaga DPRD di gedung rakyat, Bale Gelekat.

Beberapa poin yang diangkat yaitu: (1)Pengelolaan dana Covid-19, (2) Anggaran pembangunan stadion 11M, (3) Nasib anak peserta magang-kuliah kerja di Taiwan,(4) Besaran Honor Fokopimda, (5) Pengerjaan finishing Puskesmas Waiklibang, (6) Proyek peningkatan SPAM Desa Horowura-Wainoret, (7) Kasus lampara Nurabelen.

Setelah berdinamika dalam forum Rapat Dengar Pendapat selama kurang lebih 8 jam, lembaga DPRD melalui Pimpinan DPRD menyampaikan beberapa poin rekomendasi yaitu:

  1. Terkait penanganan Covid-19, lembaga bersikap untuk terus mempertegas, mendorong rekomendasi politik lembaga DPRD untuk kepentingan penanganan Covid-19 di Kabupaten Flores Timur, dengan tetap mengakomodir kegiatan pemulihan ekonomi maka forum hari ini merekomendasikan agar pemulihan ekonomi diarahkan untuk penanganan pemulihan ekonomi masyarakat Sagu sebagai korban Covid-19 di Kabupaten Flores Timur.
  2. DPRD terus mengawal proses pembangunan stadion yang sudah ditetapkan pada APBD murni 2020. Pembangunan stadion dimaksud untuk menjawab harapan masyarakat Flores Timur selama ini, sehingga lembaga tetap mengambil sikap untuk terus mengawal terutama di APBD Perubahan 2020.
  3. Terkaitan penanganan permasalahan mahasiswa magang di Taiwan, DPRD telah melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya adalah DPRD secara kelembagaan mendukung sikap Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak-anak Flores Timur dalam kurun 3×24 jam. DPRD telah mengirim utusan bersama pemerintah dan forum orang tua untuk menyelesaikan persoalan ini dan pada tanggal 4 September 2020, DPRD akan memanggil pemerintah dalam forum Rapat Kerja untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan anak-anak Flores Timur.
  4. Terkait besaran honor Forkompimda, DPRD mendorong agar besaran honor Forkompimda baik dari besaran maupun dari sisi pangkuan regulasi agar terus berdinamika sampai di pembahasan APBD Perubahan 2020.
  5. Terkait paket pekerjaan Puskesmas rawat inap Waiklibang dan permasalahan peningkatan SPAM Desa Horowura Wainoret maka untuk kepentingan  pendalaman permasalahan, rencananya akan dibahas besok setelah rapat kerja dengan pemerintah yakni:
  6. Komisi C bersama Dinas Kesehatan terkait persoalan paket pekerjaan rehab Puskesmas rawat inap Waiklibang.
  7. Komisi B bersama Pimpinan PDAM dan PU-PR terkait paket pekerjaan SPAM Desa Horowura-Wainoret
  8. Terkait lampara, saat ini sudah diserahkan ke tingkat APIP dan APIP sudah menyelesaikan proses itu dan telah diserahkan kepada Bupati. Pesan morilnya adalah terhadap ASN yang bersangkutan harus dihukum untuk memberikan efek jera agar sebagai abdi negara seharusnya berkerja untuk mendukung program pembangunan Flores Timur.

“Demikian poin rekomendasi setelah berdinamika dalam forum Rapat Dengar Pendapat selama lebih kurang 8 jam. Lembaga berharap agar KRBF terus bermitra untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Flores Timur”, demikian Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur menutup forum.

DPRD Kabupaten Flotim Gelar Rapat Paripurna XIV

(Setwan Dok: Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Flotim serta Wakil Bupati Flotim bersama Pimpinan OPD sedang mengikuti Rapat Paripurna XIV)

Setwanflotim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur menggelar Rapat Paripurna XIV degan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripurna XIV berlangsung di Gedung Bale Gelekat pada Rabu, 5/8/2020 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Flores Timur, Yosep Paron Kabon, ST, didampingi Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Flores Timur, Matias Werong Enay, ST.

Hadir pula Asisten II Kabupaten Flores Timur, Drs. Petrus Pedo Maran, M.S.I, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dalam opening statementnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Flores Timur selaku pemimpin rapat mengajak seluruh anggota forum Paripurna XIV untuk secara bijak mencermati Pandangan Umum Fraksi sebagai bentuk dukungan dalam mengawal seluruh proses perencanaan, penyusunan, dan realisasi anggaran yang terakomodir dalam Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019.

Suasana Rapat Paripurna XIV yang dimulai sekitar pkl. 12.20 Wita menorehkan suasana semarak ketika Pimpinan rapat mengubah tradisi soal alur pembacaan Pandangan Umum dari masing-masing fraksi.

Masing-masing perwakilan fraksi membacakan Pandangan Umum atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019.

Eanam Fraksi Partai Politik di antaranya, NASDEM; PAN; GOLKAR; GERINDRA; PKB, dan PDI-P menerima dan mendukung Ranperda Pertanggungjawaban untuk selanjutnya dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Esensi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi selain mengapresiasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Flotim, juga mengkritisi kebijakan dalam berbagai item program/kegiatan.

Fraksi Partai Nasdem mengkritisi lemahnya kinerja Pemerintah Daerah dalam usaha mengejar Opini BPK yang semula mendapat Opini  Wajar Dengan Pengecualian menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Fraksi PAN menilai bahwa Pemda memiliki sikap inkonsistensi dalam menetapkan anggaran yang kemudian disinkronkan dengan program/kegiatan.

Fraksi Partai Golkar justru senada dengan Partai Nasdem yang menyoal kelambangan Pemda dalam mengubah status Opini BPK dari WDP ke WTP.

Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa Pemda masih lemah dalam mengakomodasi setiap OPD dalam merealisasikan program/kegiatan.

Tidak sejalan dengan keempat fraksi sebelumnya, Fraksi PKB justru menekankan optimalisasi realisasi program demi mendongkrak pendapatan asli daerah. Selain itu pula,  Pemda harus lebih proaktif dalam menjemput dana pusat dalam mendukung segala kebijakan daerah.

Mendapat giliran trakhir menyampaikan Pandangan Umum, Fraksi PDI-P punya dukungan penuh terhadap Pemda dengan memberikan apresiasi sambil memaparkan tingkat keberhasilan Pemda dalam meningkatan pendapatan daerah yang hemat fraksi mengalami peningkatan signifikan.

Rapat Paripuran XIV ditutup sekitar pkl. 14. 00 Wita.**