Fraksi-Fraksi DPRD Flotim Terima Empat (4) Ranperda Kabupaten Flores Timur

Setwanflotim. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Flores Timur menyatakan menerima empat (4) Ranperda Kabupaten Flores Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Paripurna XI di gedung Bale Gelekat, Selasa (10/03/2020). Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, ST didampingi Wakil Ketua DPRD, Matias Werong Enay.

Hadir dalam Paripurna XI, Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST, Anggota-Anggota DPRD, Sekda Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda, S. Sos., M. AP, Para Asisten Sekda, Pimpinan OPD bersama jajaran dan staf, beserta awak media.

Melalui forum ini, enam fraksi di DPRD Kabupaten Flores Timur menyatakan menerima empat (4) Ranperda Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam penyampaian Kata Putus Fraksi, keenam fraksi menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain:

Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, fraksi-fraksi mendorong Dinas terkait untuk pro aktif dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat Flores Timur.  Fraksi-fraksi mendukung langkah-langkah pemerintah dalam upaya pendataan agar pada saatnya Pemerintah memiliki informasi kependudukan yang valid.

Raperda tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri, fraksi-fraksi  menilai pemerintah perlu mensosialisasikan persyaratan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia kepada masyarakat. Fraksi-fraksi berharap keseriusan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja, sistem pengupahan dan kesejahteraan pekerja migran serta mendorong tenaga kerja migran untuk berangkat ke luar negeri melalui biro resmi yang disediakan pemerintah.

Tentang Ranperda Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepada Desa, fraksi-fraksi menilai Ranperda ini paling banyak mengalami perubahan. Fraksi menilai masih banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa yang harus diselesaikan pemerintah secara serius. Selain itu, perlu ada sosialisasi Perda ini kepada masyarakat di tingkat Kecamatan dan Desa agar semua elemen masyarakat benar-benar memahami demi terwujudnya proses demokrasi di desa.

Terkait Ranperda tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur, Fraksi-fraksi mengingatkan pemerintah agar lebih tegas dalam menegakan sejumlah hal yang telah diatur dalam materi ini.  Secara khusus terkait ketertiban dan keamanan lalu lintas di ruas jalan utama Kelurahan Ekasapta. Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk menghapus pandangan bahwa pemerintah tidak berdaya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.  Fraksi menilai tidak semua hal harus diberlakukan melalui pendekatan aturan hukum, tetapi dapat diawali dengan tindakan persuasive edukatif dengan mengedepankan kearifan budaya Lamaholot.

Paripurna XI ditutup dengan sambutan Bupati Bupati Flores Timur yang dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota-Anggota DPRD atas semua masukan, usul, saran dalam keseluruhan proses pembahasan sampai dengan persetujuan bersama terhadap empat (4) Ranperda dimaksud. Bupati Flores Timur menjelaskan, “selanjutnya keempat Ranperda ini disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register sebelum ditetapkan dan diundangkan berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah”.

Lebih lanjut, ” Pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembahasan empat (4) Ranperda ini terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah dan Lembaga dewan terhormat. Kesemuanya kita sikapi dan pahami sebagai upaya bersama menyatukan pemahaman sekaligus memberi bobot terhadap substansi materi yang diatur dalam keempat Ranperda tersebut”, ungkapnya.

 

 

Sikapi Aksi Mogok Tenaga Kontrak RSUD Hendrikus Fernandez, Komisi C DPRD Gelar Rapat Kerja Bersama Mitra

Setwanflotim. Menyikapi aksi mogok tenaga kontrak RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka yang dilakukan pada Selasa (03/03/2020) kemarin, Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur gelar Rapat Kerja bersama Mitra Pemerintah, Rabu (04/03/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Matias Werong Enay, didampingi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur, Ignasius Boli Uran, S. Fil.

Hadir dalam forum di Bale Gelekat Lewotana, Anggota-Anggota Komisi C DPRD, Sekda Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda, S. Sos., M. AP, Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Direktur RSUD Hendrikus Fernandez, Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur, tenaga-tenaga kontrak RSUD Hendrikus Fernandez serta para awak media.

Pimpinan rapat dalam pengantar awal menyampaikan, ada dua poin penting yang menjadi catatan penting yaitu, yang pertama: tenaga kontrak  di RSUD Hendrikus Fernandez sampai bulan Maret belum menerima gaji. Poin yang kedua: Pada tanggal 25 Januari 2020, tenaga kontrak  RSUD Hendrikus Fernandez  menandatangani kontrak dengan nilai nominal kontrak  diangka Rp 1.600.000 dan Rp 1.800.000.

Namun dalam perjalanan, pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk menyamakan gaji tenaga kontrak pada RSUD Hendrikus Fernandez dengan tenaga teknis pendukung perkantoran sehingga gaji tenaga kontrak RSUD Hendrikus Fernandez turun menjadi Rp 1.150.000 per bulan. “Untuk itu, melalui forum ini lembaga DPRD bersama dengan Pemerintah duduk bersama, menelusuri secara baik, berbicara dari hati ke hati untuk mendapatkan jalan keluar”, ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD dalam statement awalnya menegaskan, mendukung perjuangan menuntut hak-hak paramedis, tetapi sangat tidak mendukung pilihan sikap paramedis untuk tidak melaksanakan tugas-tugas pelayanan rutinitas. Menurutnya, mogok kerja untuk pelayanan kemanusiaan adalah pilihan sewenang-wenang yang dibuat paramedis.

Lebih lanjut, politisi Golkar ini menjelaskan kronologi pemberlakuan Permenkes 1994 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja Kesehatan pada fasilitas pemerintah daerah  yang dijadikan rujukan oleh Kepala Dinas Kesehatan terdahulu untuk membedakan nominal honorer tenaga kontrak daerah paramedis dengan tenaga kontrak lain. Untuk itu sikap lembaga jelas, yaitu menolak penyamarataan honorarium paramedis dengan tenaga kontrak lainnya dan mengembalikan posisi kesehatan sesuai dengan pedoman Permenkes.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Flores Timur menjelaskan, “dari aspek regulasi sejak keluarnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, semua pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten sudah dilarang secara tegas tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer. Kemudian surat Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1.169/SJ/2013 memberi penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer dan dengan adanya larangan ini, pemerintah mengalami kesulitan tenaga untuk melakukan pekerjaan pemerintah, maka ruang Peraturan Menteri Keuangan No 13  Tahun 2006  digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia untuk mengangkat tenaga teknis pendukung perkantoran yang dilakukan bukan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi dilakukan oleh Pengguna Anggaran untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis pendukung perkantoran setiap OPD”.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, ruang ini menyebabkan perekrutan tenaga teknis pendukung perkantoran di Flores Timur tidak terkontrol sehingga jumlah tenaga teknis pendukung perkantoran di semua OPD, Kecamatan dan Kelurahan mencapai 3878 orang dengan pagu anggaran setiap tahun mencapai 53,5 miliar . Dengan demikian semua tenaga teknis pendukung perkantoran di semua OPD nomenklaturnya cuma satu yaitu tenaga teknis pendukung perkantoran. Karena nomenklaturnya hanya satu, maka alokasi anggaran untuk tenaga teknis pendukung perkantoran di semua OPD ditetapkan pada angka Rp 1.150.000.

Pada RSUD Hendrikus Fernandez dilakukan pembedaan pada angka Rp 1.150.000, Rp 1.600.000 dan Rp 1.850.000 diberlakukan sejak tahun 2005 menggunakan nomenklatur Permenkes tentang honorarium. Terkait  tenaga teknis pendukung perkantoran di RSUD Hendrikus Fernandez, pemerintah daerah tidak mesti patuh pada Permenkes karena pembiayaan tenaga teknis pendukung perkantoran menggunakan dana APBD Kabupaten yang diambil dari pos DAU. Sementara, semua hal tentang pengeluaran keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang setiap tahunnya ditetapkan dalam Perbup tentang Standar Biaya Umum yang  menyebutkan tenaga teknis pendukung perkantoran mendapat honorarium Rp 1.150.000.

Menurut Sekda, pada 2019 hal ini telah disampaikan dalam pembahasan  APBD 2020 bersama lembaga DPRD untuk dilakukan penyesuaian. Dalam perjalanan, di dalam DPA RSUD Hendrikus Fernandez masih mencantum angka yang telah diberlakukan sejak tahun 2005. Hal ini menjadi persoalan. Untuk itu Pemerintah Daerah mengajak manajemen RSUD Hendrikus Fernandez untuk kembali pada Perbup mengingat Pemerintah Daerah Flores Timur sedang berjuang agar Flores Timur keluar dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang telah berlangsung selama 12 tahun menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jelasnya.

Menanggapi penjelasan Sekda, Komisi C melalui Pimpinan Rapat menilai bahwa hal ini tidak dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menurunkan honor tenaga medis di RSUD Hendrikus Fernandez. Menurut Komisi C, perlu ada pembedaan antara tenaga medis  dan tenaga teknis pendukung perkantoran sebab tenaga medis merupakan profesi. Lebih lanjut, terkait pemeriksaan BPK dan keinginan Flores Timur menuju WTP tidak harus mengorbankan hak tenaga kontrak pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.

Hal senada dipertegas kembali oleh anggota Komisi C seperti Muhamad Mahlin, Abdul Wahab, Yohanes Ola Tobi, Philipus Sanga, serta anggota DPRD yang sempat hadir seperti Lambertus Baon dan Yosep Sani Betan. Anggota Komisi C menegaskan bahwa Komisi C sejak awal hingga saat ini menolak penurunan honorarium tenaga medis. Komisi C berpandangan bahwa berbicara tenaga medis maupun tenaga guru adalah berbicara tentang profesionalitas sehingga sangat disayangkan apabila atas nama regulasi, pemerintah mengabaikan moral dan kemanusiaan tentang honorarium tenaga medis.

Untuk itu, Komisi C menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap regulasi yang ada dengan memanfaatkan ruang yang ada dan menyarankan pemerintah untuk tetap membayar gaji tenaga kontrak medis sesuai angka yang tertera dalam kontrak. Lembaga DPRD merekomendasikan agar dalam waktu dekat langkah konsultasi hukum segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama lembaga DPRD. Rapat kerja ditutup dengan ajakan Wakil Ketua DPRD, Matias Werong Enay, kepada tenaga kontrak medis untuk kembali ke tempat kerja dan bekerja dengan senyum demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Flores Timur.