DPRD Kabupaten Flotim Gelar Rapat Paripurna XIV

(Setwan Dok: Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Flotim serta Wakil Bupati Flotim bersama Pimpinan OPD sedang mengikuti Rapat Paripurna XIV)

Setwanflotim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur menggelar Rapat Paripurna XIV degan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripurna XIV berlangsung di Gedung Bale Gelekat pada Rabu, 5/8/2020 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Flores Timur, Yosep Paron Kabon, ST, didampingi Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Flores Timur, Matias Werong Enay, ST.

Hadir pula Asisten II Kabupaten Flores Timur, Drs. Petrus Pedo Maran, M.S.I, serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dalam opening statementnya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Flores Timur selaku pemimpin rapat mengajak seluruh anggota forum Paripurna XIV untuk secara bijak mencermati Pandangan Umum Fraksi sebagai bentuk dukungan dalam mengawal seluruh proses perencanaan, penyusunan, dan realisasi anggaran yang terakomodir dalam Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019.

Suasana Rapat Paripurna XIV yang dimulai sekitar pkl. 12.20 Wita menorehkan suasana semarak ketika Pimpinan rapat mengubah tradisi soal alur pembacaan Pandangan Umum dari masing-masing fraksi.

Masing-masing perwakilan fraksi membacakan Pandangan Umum atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019.

Eanam Fraksi Partai Politik di antaranya, NASDEM; PAN; GOLKAR; GERINDRA; PKB, dan PDI-P menerima dan mendukung Ranperda Pertanggungjawaban untuk selanjutnya dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Esensi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi selain mengapresiasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Flotim, juga mengkritisi kebijakan dalam berbagai item program/kegiatan.

Fraksi Partai Nasdem mengkritisi lemahnya kinerja Pemerintah Daerah dalam usaha mengejar Opini BPK yang semula mendapat Opini  Wajar Dengan Pengecualian menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Fraksi PAN menilai bahwa Pemda memiliki sikap inkonsistensi dalam menetapkan anggaran yang kemudian disinkronkan dengan program/kegiatan.

Fraksi Partai Golkar justru senada dengan Partai Nasdem yang menyoal kelambangan Pemda dalam mengubah status Opini BPK dari WDP ke WTP.

Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa Pemda masih lemah dalam mengakomodasi setiap OPD dalam merealisasikan program/kegiatan.

Tidak sejalan dengan keempat fraksi sebelumnya, Fraksi PKB justru menekankan optimalisasi realisasi program demi mendongkrak pendapatan asli daerah. Selain itu pula,  Pemda harus lebih proaktif dalam menjemput dana pusat dalam mendukung segala kebijakan daerah.

Mendapat giliran trakhir menyampaikan Pandangan Umum, Fraksi PDI-P punya dukungan penuh terhadap Pemda dengan memberikan apresiasi sambil memaparkan tingkat keberhasilan Pemda dalam meningkatan pendapatan daerah yang hemat fraksi mengalami peningkatan signifikan.

Rapat Paripuran XIV ditutup sekitar pkl. 14. 00 Wita.**

DPRD dan Pemda Flotim Padukan Dua Agenda Paripurna dalam Sehari

Setwan Dok; Pimpinan&Anggota DPRD bersama Pemda Flotim tengah mengikuti Rapat Paripurna XII dan XIII)

Dalam rangka mewujudkan aspek sinergisitas, DPRD dan Pemerintah Daerah Flores Timur padukan dua agenda Paripurna dalam sehari. Kesepakatan ini bertitik tolak dari Keputusan Banmus DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor: BANMUS.DPRD.188.47/FLT/2020 tanggal 29 Juli 2020.

Rapat Paripurna XII yang berlangsung pada Senin, 03/8/2020 sekitar pkl. 10.30 Wita di Gedung Bale Gelekat, dihadiri langsung oleh Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST; Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, SH; Sekretaris Daerah Kab. Flotim, Paulus Igo Geroda, S.Sos.,M.AP, serta Pimpinan OPD lingkup Pemda Flotim selaku pihak eksekutif.

Sementara dari pihak legislatif dihadiri Ketua DPRD Kab. Flotim selaku pemimpin rapat, Robertus Rebon Kereta, S.Pd; Wakil Ketua I, Yosep Paron Kabon, ST, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Ada dua agenda penting dalam Rapat Paripurna XII yakni,

Pertama, Pembacaan Rekomendasi DPRD Kabupaten Flores Timur Semester I Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Aggaran 2020 dan Prognosis 6 bulan berikutnya oleh DPRD Kabupaten Flores Timur.

Kedua, Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD dilanjutkan dengan Penyerahan Keputusan DPRD dan Lampiran kepada Bupati Flores Timur.

(Setwan Dok: Anggota DPRD Kab. Flotim, Benediktus Nuho Baon selaku Sekretaris Komisi B sedang membacakan rekomendasi dalam Rapat Paripurna XII)

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor DPRD.FLT. 188.47/29/2020 tentang Rekomendasi DPRD Kab. Flotim Terhadap Laporan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Flores Timur T.A 2020 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, DPRD Kab. Flotim memberikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai bentuk partisipatif DPRD secara kelembagaan dalam merealisasikan tiga fungsi utama yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD Kab. Flotim secara selektif dan melalui cermatan yang holistik, menilai bahwa Postur APBD Kab. Flotim T.A Anggaran 2020 menunjukkan trend pencapaian yang signifikan. Bentuk apresiasi DPRD Kab. Flotim berangkat dari data yang menunjukan bahwa sesuai Perda No. 12 T.A 2019 tentang APBD Kab. Flotim T.A 2020 senilai Rp. 1. 159. 472. 638. 995, 61 hingga Semester Pertama T.A 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 596. 591. 659, 45 atau mencapai 51, 45%.

Selain memberikan apresiasi, DPRD Kab. Flotim juga selektif dalam memberikan catatan karena beberapa komponen pendapatan semisal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, realisasinya belum signifikan.

Karennya, DPRD Kab. Flotim menyarankan, Pertama, Pemerintah mengambil langkah teknis guna mengevaluasi penetapan subjek dan objek pendapatan secara lebih rinci agar target bisa tercapai pada akhir tahun;

Kedua, Pimpinan OPD yang terkait langsung dengan Penerimaan Asli Daerah terutama Badan Pendapatan Daerah agar terus meningkatkan kinerjanya dan seefektif mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada;

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan kajian atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atas pemanfaatan asset daerah yang  dipandang tidak relevan dengan perkembangan regulasi di daerah;

Keempat, Pemerintah hendaknya mengevaluasi dan mengambil langkah strategis dalam bidang ekonomi/investasi agar menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah demi mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah;

Kelima, Pemerintah hendaknya melakukan koordinasi secara berkala dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar sisa dana transfer yang yang belum terealisasi pada saatnya bisa terealisasi secara proporsional.

Sesuai kajian dan cermatan yang menyeluruh atas realisasi belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, DPRD Kab. Flotim memberikan empat (4) poin rekomendasi yakni:

Pertama, meminta pemerintah untuk serius dan fokus dalam pelaksanaan program kegiatan agar program yang telah masuk dalam skala prioritas APBD T.A 2020 tidak mengalami Refocusing dan Realokasi. Hal ini urgen guna meminimalisasi terjadinya SILPA yang sangat berpengaruh pada performance APBD Kab. Flotim.

Kedua, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan secara matang soal penggunaan dana kurang lebih 66 myliar pada pos belanja tak terduga agar sesuai pruntukannya. Di tengah era new normal, sisa anggaran sbelumnya harus bisa dirasionalisasi pada komponen lainnya. Hal ini dipandang urgen sebab banyak OPD yang masih kekurangan dana dalam melaksanakan program/kegiatan.

Ketiga, dalam rangka Penanganan Corona Virus Deases (Covid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian dan daerah maka pemerintah diharapkan memerhatikan dampak langsung Covid-19 bagi pedagang di pasar, pengusaha kuliner dan perhotelan, dengan diimbangi insentif yang memadai.

Keempat, pemerintah diharapkan memadukan kegiatan pemberdayaan melalui sistem padat karya panggan yang sebarannya bisa menjangkau wilayah kecamtan dan desa-desa sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial di tengah Era New Normal.

Pascapembacaan rekomendasi mengenai realisasi APBD T.A 2020 dan Prognosis Enam bulan Berikutnya, Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd secara tegas membuka forum persetujuan dan selanjutnya disahkan secara kelembagaan dan jadi representasi sikap dan visi-misi lembaga DPRD Kab. Flotim terhadap Pemda Flotim.

Selain rekomendasi mengenai realisasi APBD T.A 2020 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya, DPRD Kab. Flotim juga dalam kesempatan yang sama menyerahkan Rekomendasi  terkait Penggunaan Dana Covid-19 dan Perkembangan Penanganannya di Kabupaten Flores Timur.

Ada sembilan poin rekomendasi diantaranya; Pertama, pemerintah hendaknya memberikan dana stimulus dalam bentuk insentif secara proporsional bagi tenaga medis dan petugas kesehatan baik di RSUD maupun di Puskesmas.

Kedua, pemerintah perlu melakukan rasionalisasi atas jumlah nominal tentang biaya lelah transportasi TIM Gugus Tugas Penanganan Covid-19 baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun pada tingkat Desa. Ketiga, meningkatkan secara proporsional alokasi dana bagi TIM Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan demi memperlancar proses pencaairannya dan digunakan sesuai peruntukannya.

Keempat, pemerintah diminta menambah dan mengawal ketersediaan APD dan peralatan Rapid Test dan SWAB dan dapat didistribusikan ke pihak Puskesmas dan RSUD sambil menyiapkan tenaga medis yang punya keahlian dalam memanfaatkan peraltan dimaksud.

Kelima, kegiatan sistem Padat Karya yang menggunakan dana Covid-19 berupa pengembangan tanaman kelor, penyambungan pucuk mente dan hijauan makanan ternak dinilai jauh dari aturan regulasi yang berlaku dalam penaganan dampak ekonomi atau pemulihan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena itu, kelanjutan dari program dimaksud harus dipertimbangkan dan dilaksanakan dalam program regular.

Keenam, meminta pemerintah untuk melakukan proses verifikasi data dan identifikasi bagi pelaku usaha ekonomi khsusnya UMKM  yang terdampak akibat Covid-19 agar segera diberi bantuan demi pemulihan ekonomi.

Ketujuh, meminta pemerintah membuka kembali akses pendaftaran tentang dana bantuan Covid-19 bagi para mahasiswa yang sedang kuliah di luar wilayah Flores Timur.

Kedelapan, pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat Covid-19 yang sampai hari ini belum diakomodir baik melalui BLT dari Dana Desa maupun dari BST Dana Pusat dan Dana Provinsi, agar selanjutnya diberikan bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial.

Kesembilan, pemerintah hendaknya melakukan inventarisir terhadap APD yang merupakan sumbangan dari pihak Swasta/LSM maupun Partai Politik agar pada saatnya bisa dipertanggungjawabkan.

Rapat Paripurna XII ditutup sekitar pkl 12.45 Wita.**

(Setwan Dok: Tampak Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd sedang menyerahkan bahan rekomendasi terhadap Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST dalam Rapat Paripurna XII).

**

Sesuai Keputusan Banmus maka Rapat Paripurna XIII pun digelar sehari yakni, Senin, 03/8/2020. Usai Rapat Paripurna XII, Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd selaku pemimpin rapat memberikan kesempatan bagi anggota rapat untuk beristirahat sambil menunggu pkl.13.00 dilanjutkan dengan Rapat Paripurna XIII dengan dua agenda penting yaitu: Pertama, Pidato Pengantar Pengajuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Flotim T.A 2019, dan kedua; Penyerahan bahan kepada Fraksi-Fraksi dilanjutkan Rapat Fraksi-Fraksi.

Setwan Dok: Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST membacakan Pidato Pengantar dalam Rapat Paripurna XIII)

Bupati Flores Timur dalam Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Kab. Flotim T.A 2019 menyentil beberapa hal urgen.

Pada awal pembukaan pidato, Bupati menyampaikan selamat atas seluruh Umat Muslim di Kabupaten Flotim yang baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 31 Juli 2020.

Selain itu pula, orang nomor satu di Kabupaten Flotim itu memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Flotim atas kerjasama dan dukungan terhadap pemerintah agar seluruh kegiatan pemerintahan selama ini berjalan lancar dan baik, secara khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Fotim T.A 2019.

Bupati meminta dukungan Lembaga DPRD Kab. Flotim dalam bersinergi menyelesaikan persoalan tentang akun asset tetap yang hingga saat ini masih menjadi pengecualian agar segera diselesaikan demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan peningkatan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Flotim.

Laporan realisasi anggaran khsusnya Pendapatan Daerah mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi terakhir pada tahun 2019 realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1. 117.694.586.640,84 atau sebesar 97, 30% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1. 148.766.658.789, 80. Dibanding dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 2,12% di mana realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.088.688.905.298,40.

Pendapatan Daerah meliputi aspek Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam hal Belanja Daerah yang kemudian digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan juga prioritas-prioritas pembangunan daerah berdasarkan kebijakan strategis secara keseluruhan mengalami kemajuan. Realisasi sebesar Rp. 1.128.085.319.915,40 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.203.919.970.493,70 yang meliputi aspek, Belanja Operasi; Belanja Modal; dan Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan Daerah, meliputi penerimaan pembiayaan realisasi sebesar Rp. 57. 074.221.970,48 atau mencapai 99,70% dari target awal Rp. 57.246. 623.670,48 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan realisasi sebesar Rp. 56.946.623.670, 48 atau 100% dari target Rp. 56. 946.623.670,48 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah, realisasi sebesar Rp. 127.598.300,00 atau 42,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00.

Penegeluaran Pembiayaan, realisasi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan Rp. 3.000.000.000,00.

Karen itu, selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan Netto, dengan realisasi sebesar Rp. 54.074.221.970, 48 atau 99,68% dari target sebesar Rp. 54.246.623.670,48.

Selain itu, Bupati Flotim juga mendeskripsikan secara detail soal Laporan Arus Kas; Neraca Daerah; dan Laporan Operasional.

Pada akhir sambutan, Bupati menyampaikan harapan kiranya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan dapat dibahas dan diselesaikan seturut jadwal dan agenda yang telah ditetapkan bersama.

Ada pun agenda kedua dari Rapat Paripurna XIII adalah Penyerahan Bahan kepada Fraksi-Fraksi dan dilanjutkan dengan Rapat Fraksi-Fraksi.

Rapat Paripurna XIII berjalan lancar sebagaimana dalam Rapat Paripurna XII sebelumnya. Rapat kemudian ditutup sekitar pkl. 14.15 Wita.***

Demo Damai: Momen Lembaga DPRD dan Pemda Flotim Memberi Respon

(Setwan Dok: Tampak Orator sekaligus Koordinator Umum Aliansi Pemuda Progresif (APP) Flores Timur dan para Anggota Demonstran di halaman depan Kantor DPRD Kab. Flotim)

           Setwanflotim. Aksi Demo Damai yang diinisiasi Aliansi Pemuda Progresif (APP) Flores Timur menjadi momentum istimewa karena mempersatukan pihak eksekutif dan legislatif dalam satu forum diskusi yang alot.

Aksi Demo Damai yang berlangsung pada Senin, 03/8/2020 dengan puncak titik kumpul di Kantor DPRD Kabupaten Flores Timur menciptakan forum diskusi yang menyita atensi baik dari pihak legislatif, eksekutif maupun dari Aliansi Pemuda Progresif sendiri.

Diperkirakan jumlah demonstran berjumlah kurang lebih  100 0rang yang diakomodir oleh Koordinator Lapangan, Paskalis Boleng; Sekretaris Lapangan, Noorezky Pelaka Tada, dan Koordinator Umum, Rifaiz Lamahoda.

Inti tuntutan APP yang disampaikan ke lembaga DPRD Flotim diantaranya, menuntut pembuatan perda inisiatif tentang perlindungan harga komoditi, tuntaskan janji kampanye Bereun terkait infrastruktur jalan, air bersih dan selamatkan anak muda Flores Timur, serta adanya rekomendasi untuk penolakan atas kebijakan Omnibus Law.

Aksi Demo Damai jadi momentum spesial karena membuka ruang diskursus politik antara lembaga legislatif dan eksekutif dan disaksikan langsung Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur sebagai representasi masyarakat Flores Timur.

Pihak eksekutif dihadiri langsung Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST dan Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, SH. Sementara, dari pihak legislatif dihadiri Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd; Wakil Ketua I DPRD Kab. Flotim, Yosep Paron Kabon, ST dan sejumlah Anggota DPRD Kab. Flotim.

Audiensi yang diminta oleh Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur berlangsung dalam dua sesi dan sesi pertama terjadi sekitar pkl. 13.30 – 16.30 Wita dengan melibatkan secara langsung Bupati dan Wakil Buapti Flores Timur.

Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur terpaksa bertahan lebih dari dua jam demi mendengarkan aspirasi yang disampaikan Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur.

(Setwan Dok: Keempat Juru Bicara APP dan Anggota Demonstran tengah serius mengikuti diskusi)

Proses diskusi berjalan lancar dan membuka ruang diskusi yang alot.  Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST dalam opening statement menyampaikan beberapa poin penting sebagai bentuk responsif atas polemik dan persoalan yang disampaikan APP Flores Timur. Inti pembicaraan itu yakni, soal visi-misi janji kampanye Breun bahwa pascapelantikan pada tahun 2017 kemudian diperdakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipadukan dalam slogan: “Desa Membangun, Kota Menata”.

Setwan Dok: Bupati Flotim, Antonius H. Gege Hadjon, ST tengah menanggapi aspirasi dari Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur)

Bupati Flores Timur mendeskripsikan pula soal pemberdayaan tenaga kesehatan; pemanfaatan dana hibah dalam pemberdayaan usaha kelompok anak muda; program stunting; infrastruktur jalan, air dan listrik sudah menemui titik terang khususnya dalam infrastruktur listrik mencapai 99%; mengaktifkan program Pansimas, harga komoditi dan mekanisme pasar, mencintai produk lokal; serta bantuan alat pertanian demi program padat karya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menyentil soal hakikat demokrasi yang harus dibawa ke dalam ranah ilmiah; serta saling melengkapi gagasan di balik diskusi demi satu pemahaman yang holistik.

Ketua DPRD Kab. Flotim, Robertus Rebon Kereta, S.Pd selaku pemimpin rapat menegaskan soal bagaimana aspirasi disampaikan secara etis di ruang publik.

Sejalan dengan Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD Kab. Flotim juga menegaskan tentang pentingnya berdemokrasi yang menjunjung kebebasan namun beretika. Selain itu, politis PKB itu pun menyoal esensi program pemda flotim tentang infrastruktur jalan, air bersih dan aspek pemberdayaan pemda atas nasib orang muda Flores Timur.

Ketua DPRD diakhir sesi audiens menyampaikan apresiasi atas inisiatif baik dari Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur karena telah memanfaatkan momentum dengan baik.

Proses audiens yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati dalam sesi pertama ditutup sekitar pkl. 16.45 Wita.

**

(Setwan Dok; Para Anggota Aliansi Pemuda Progresif Flotim tampak serius dan kompak  dalam sesi lanjutan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Flotim)

Dalam sesi lanjutan audiens antara DPRD Kab. Flotim dengan Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur terjadi dinamika forum yang tak jauh berbeda dengan forum sebelumnya.

Enam point penting yang disampaikan Aliansi Pemuda Progresif diantaranya, Selamatkan Nasib para Petani & Harga Komoditi; Selamatkan Nasib para Nelayan dan Buruh; Janji Kampanye Breun tentang Selamatkan Orang Muda Flotim; Transparansi soal Penggunaan Dana Covid-19 sebesar 14 miliar; Anggaran Dana Desa yang Dipotong; serta Menolak Kebijakan Omnibus Law.

Dari keenam point tuntutan, hanya tiga point yang jadi fokus pembasan antara Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur dan Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Tiga point yang dianggap urgen dan mendesak yakni, Nasib Petani dan harga komoditi; Seamatkan orang muda Flotim, dan menolak kebijakan Omnibus Law.

Dalam seluruh proses dialog, hampir sebagian besar Anggota DPRD Kab. Flotim memiliki satu persepsi dan prospek yang sama dalam mengangkat isu krusial mengenai tiga poin dimaksud.

Sementara tiga point lainnya yaitu, Selamatkan Nasib Nelayan & Buruh; Transparansi Penggunaan Dana Covid-19, dan Anggaran Dana Desa yang Dipotong akan dibahas dalam APBD perubahan.

Sesi lanjutan ini membuka dinamika forum yang begitu intensif karena menyita semangat diskusi baik dari Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur maupun dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

Forum diskusi kemudian ditutup pada pkl. 19.15 Wita.**