“DPRD FLOTIM DORONG PEMDA HINDARI REFOCUSING DAN REALOKASI SUMBER ANGGARAN UNTUK TENAGA KONTRAK DAN TPP”

Humas-SetwanFlotim. DPRD Kabupaten Flores Timur dorong Pemda hindari refocusing dan realokasi sumber anggaran untuk tenaga kontrak dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Demikian salah satu poin rekomendasi DPRD kepada Pemda Flores Timur yang disampaikan dalam forum  Rapat Kerja Gabungan bersama Pemerintah, Senin (17/05/2021).

Rapat kerja gabungan dipimpin Ketua DPRD, Robertus Rebon Kereta, S.Pd didampingi Wakil Ketua Yosep Paron Kabon, ST dan Matias Werong Enay. Hadir dalam forum, Anggota-Anggota DPRD, serta Perwakilan Pemerintah dipimpin Asisten I Setda, Abdul Razak Jakra, SH bersama jajaran.

Terhadap polemik seputar tenaga kontrak, DPRD menilai sumber pembiayaan tenaga kontrak yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berbanding lurus dengan aspek pembiayaan tenaga kontrak. Demikian, pembiayaan untuk tenaga kontrak dan penganggaran yang lain, pemerintah perlu fokus terhadap peningkatan  PAD bukan pemanfaatan Dana Alokasi Umum(DAU).

Lembaga DPRD berpandangan, proses refocusing dan realokasi anggaran harus dilihat secara rasional dengan berpedoman pada analisis jabatan dan analisis beban kerja jika Pemerintah Daerah ingin mengendalikan belanja tenaga kontrak. Untuk itu, refocusing dan realokasi anggaran terhadap pembiayaan tenaga kontrak sebaiknya dilakukan diawal pembahasan APBD sehingga diformulasikan sejumlah anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah, tidak dilakukan ditengah Tahun Anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, DPRD merekomendasikan (4) poin kepada Pemerintah Daerah yaitu,

 (1) Pemerintah dalam melaksanakan proses refocusing dan realokasi anggaran agar menghindari sumber anggaran untuk tenaga kontrak dan TPP.

 (2) Pemerintah Daerah agar fokus pada amanat PMK 30 Tahun 2020 dan PMK 17 Tahun 2021 sedangkan terkait tambahan anggaran baru pada momentum refocusing agar didorong pada momentum mendahului perubahan atau APBD Perubahan.

 (3) Akibat penurunan DAU, lembaga DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah agar mengendalikan belanja paket infrastuktur untuk penyesuaian anggaran dimaksud.

(4) Dalam tahap redistribusi anggaran, Pemerintah harus konsisten menghindari usulan program baru dan konsisten serta fokus pada program kegiatan awal.

SetwanDok. Rapat Kerja Gabungan DPRD bersama Pemerintah terkait refocusing & realokasi)
(SetwanDok. Para Asisten Setda, Kepala BP4D, Kepala BKAD bersama jajaran)

“ TERHADAP ASPIRASI PPDI FLOTIM, DPRD FLOTIM GELAR RAPAT KERJA BERSAMA MITRA PEMERINTAH ”

Humas-Setwanflotim. Merespons aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Flores Timur, DPRD Kabupaten Flores Timur gelar rapat kerja bersama mitra pemerintah, Senin (10/05/2021).

Empat (4) poin aspirasi PPDI Flores Timur terkait SILTAP Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD, realisasi dana operasional Pemerintah Desa, Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi Kepala Desa dan perangkat desa, serta permasalahan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa terpilih, telah dibahas bersama OPD terkait dalam forum rapat kerja Gabungan Komisi.

Rapat Kerja Gabungan Komisi dipimpin Ketua DPRD, Robertus Rebon Kereta, S.Pd didampingi Wakil Ketua DPRD Yosep Paron Kabon, ST. Mewakili Pemerintah, hadir Asisten II Setda, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarat Desa, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset  Daerah, serta beberapa pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama jajaran.

Terhadap aspirasi PPDI Flores Timur tentang SILTAP Kepala Desa, Perangkat Desa, serta BPD yang baru terealisasi Januari-Maret 2021 dan Biaya Operasional Pemerintah Desa yang belum terealisasi sejak Januari-Mei 2021, BKAD melalui Sekretaris BKAD menjelaskan, per tanggal 09 Mei 2021, SP2D untuk SILTAP bulan April 2021 dan Biaya Operasional Pemerintah Desa Januari-April 2021 telah diterbitkan sehingga proses realisasi dapat segera dilaksanakan.

Terhadap NIPD dan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa, Kepala BPMD menjelaskan pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Terkait pergantian perangkat desa oleh kepala desa secara sepihak, pemerintah tetap berupaya memberikan pemahaman dan pendampingan kepada desa agar setiap keputusan tidak menyalahi regulasi yang ada.

Menanggapi penjelasan Pemerintah, DPRD meminta komitmen Pemerintah agar mulai bulan Mei 2021, SILTAP dan BOP Pemerintah Desa dapat direalisaikan per bulan sesuai Peraturan Bupati Flores Timur No 3 Tahun 2016. Lembaga DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk mengendalikan belanja dan memprioritaskan hak-hak aparatur negara, tidak hanya untuk Kepala Desa bersama perangkat desa dan BPD tetapi juga untuk tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

(SetwanDok. Pimpinan DPRD Kab. Flores Timur bersama Perwakilan PPDI Flores Timur)

(SetwanDok. Penyampaian Aspirasi PPDI Flores Timur kepada DPRD Kab. Flores Timur)

PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG KEDUA DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

Humas-SetwanFlotim. DPRD Kabupaten Flores Timur gelar Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, Jumat (07/05/2021). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S. Pd, didampingi Wakil Ketua DPRD, Yosep Paron Kabon, ST.

Hadir dalam Paripurna, Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH, MH, Anggota-Anggota DPRD, Para Asisten Setda, Staf Ahli, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama jajaran.

Ketua DPRD diawal sambutannya menyebutkan, “Lembaga DPRD senantiasa memberikan dukungan dan perhatian kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Nelelamadike, Desa Waiburak, Kelurahan Waiwerang, Desa Oyang Barang serta desa-desa terdampak lainnya. Lembaga berharap agar setelah selesainya proses penanganan bencana pada tahapan tanggap darurat dapat segera dilanjutkan dengan tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi sehingga aktivitas masyarakat terdampak dapat kembali berjalan normal. Untuk itu lembaga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dengan berbagai cara dalam membantu para korban”.

Beliau melanjutkan,“Memasuki Masa Sidang III Tahun Sidang Kedua Tahun 2021, sejumlah agenda penting akan dibahas dan ditetapkan yaitu:

Lanjutan Rapat Pansus LKPJ Bupati Tahun 2020, Penyusunan Laporan, Penyampaian Laporan, Pembahasan dan Persetujuan DPRD terhadap hasil kerja Pansus serta Penyerahan Keputusan DPRD tentang rekomendasi.

Pembentukan Ranperda baik Ranperda inisiatif DPRD maupun prakarsa Pemerintah Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pidato Pengantar Pengajuan Laporan Realisasi Anggaran Semester I pelaksanaan APBD 2021 dan prognosis enam bulan berikutnya, serta

Pidato Pengantar Pengajuan Rancangan Perda PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD 2020.

Lebih lanjut dijelaskan, “dalam rangka mengimplementasikan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, pada Masa Sidang III Tahun Sidang Kedua 2021, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan terhadap Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD”.

Mengakhiri sambutannya, Ketua DPRD Flotim mengajak semua elemen untuk dapat bangkit dari terpaan bencana baik pandemi Covid-19 maupun banjir bandang dan tanah longsor di Adonara yang menguras banyak perhatian, tenaga maupun biaya yang difokuskan untuk penanganan bencana tersebut.

*****

“Berbagai upaya penanggulangan korban terdampak bencana, sudah, sedang dan senantiasa dilakukan oleh Pemerintah secara maksimal dan optimal”

(Setwan.Dok. Sambutan Bupati Flores Timur oleh Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH,MH)

Bupati Flores Timur dalam sambutannya yang bacakan oleh Wakil Bupati Agustinus Payong Boli, SH.,MH menyebutkan, “berbagai upaya penanggulangan korban terdampak bencana, sudah, sedang dan senantiasa dilakukan oleh Pemerintah secara maksimal dan optimal. Masyarakat yang berada di titik bencana senantiasa berada dalam tanggung jawab pengayoman Pemerintah, mulai dari fase tanggap darurat, transisi dan rekonstruksi. Pemerintah Daerah tetap concern membangun komunikasi dan koordinasi secara intens dengan berbagai pihak, baik linier maupun berjenjang”.

Terhadap agenda pada Masa Persidangan III Tahun Sidang Kedua 2021, Bupati Flores Timur berharap agar beberapa agenda penting seperti Lanjutan Pembahasan LKPJ Tahun 2020, Pengajuan Ranperda  dari Pemerintah serta Ranperda Pertanggungjawaban APBDTahun 2020 dapat dilewati dengan baik demi terwujudnya harapan dan cita-cita masyarakat Flores Timur.

*****

(Setwan.Dok.Laporan Kehadiran Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD, Ir.Yohanis Kopong)

(Setwan.Dok. Para Asisten Setda, Tim Ahli,  serta Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Flores Timur)